[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d268428b-d95f-4cd4-ac67-638a60776aca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","2009-01-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi","place_of_enactment","Teluk Kuantan","theme","Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2009 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, dipandang perlu melakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. untuk kelancaran penataan Organisasi dah Tata Kerja Pemerintahan Desa dan berdasarkan ketentuah pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 08 Tahun 2002 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.\r\n\r\n \n Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahuh 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4745).\r\n\r\n \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang sudah diatur tugas dan wewenangnya untuk kelancaran penataan organisasi dan tata kerja.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2009. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 ini mengatur tentang pedoman susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melakukan penataan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa, serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan ini mengatur susunan organisasi pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Sekretariat Desa (dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh Kepala Urusan Umum), Pelaksana Teknis Lapangan (Kepala Seksi yang membidangi urusan teknis tertentu, maksimal 2 seksi), dan Unsur Kewilayahan (Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun, minimal 2 dusun). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memiliki wewenang dan kewajiban yang terkait dengan hal tersebut. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Urusan membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai bidang administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu Kepala Desa dalam urusan teknis tertentu. Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.","transitional_provisions","1. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa sudah menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap sebagai jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Jabatan Kepala Urusan dan staf yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, ditata sesuai susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUANTAN SINGINGI REGENCY
NUMBER: 2 OF 2009
CONCERNING
GUIDELINES FOR ORGANIZATIONAL STRUCTURE
AND WORK PROCEDURES OF VILLAGE ADMINISTRATION
REGIONAL GOVERNMENT OF KUANTAN SINGINGI
YEAR 2009

REGIONAL REGULATION OF KUANTAN SINGINGI
NUMBER 2 OF 2009
CONCERNING
GUIDELINES FOR ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES OF VILLAGE ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUANTAN SINGINGI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to organize the public administration, development and community empowerment in the Village, it is deemed necessary to reorganize the Organization and Work Procedures of the Village Administration;
that for the smooth reorganization of the Organization and Work Procedures of the Village Administration and based on the provisions of Article 13 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, the Regional Regulation of Kuantan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d268428b-d95f-4cd4-ac67-638a60776aca","actionData","errors"]