[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d26258e7-d20c-4677-9809-8574cb7de5ee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penerapan Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2005","number","4","year","2005","published_date","2005-08-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Penerapan Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LINGKUNGAN HIDUP
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2005/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penerapan Instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n Pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan atau kegiatan usaha di Kabupaten Kolaka. Setiap rencana usaha dan atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin. Dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan. \n UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 1990; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000; Keppres No. 77 Tahun 1991; Kepmenneg LH No. 41 Tahun 2000; Kepmenneg LH No. 17 Tahun 2001; Kepmenneg LH No. 86 Tahun 2002; Kepmendagri No.130-67 Tahun 2002; Perda Kabupaten Kolaka No. 1 Tahun 2000; Perda Kabupaten Kolaka No. 1 Tahun 2004. \n Dalam peraturan ini diatur tentang penerapan instrument analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan upaya pengelolaan lingkungan hidup, upaya pemantauan lingkungan hidup dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai tujuan dan kegunaan; hak dan kewajiban; pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan; peran masyarakat; pembiayaan; sanksi terhadap pelanggaran; ketentuan pidana; ketentuan penyidikan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2005. \n 49 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2005 ini mengatur tentang penerapan instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) di Kabupaten Kolaka.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat dengan latar belakang perlunya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan seiring dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kolaka. Tujuannya adalah untuk:

Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup.
Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
Memperkirakan perubahan kondisi lingkungan akibat kegiatan pembangunan.
Mempersiapkan langkah-langkah pengelolaan dampak lingkungan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait AMDAL, UKL, dan UPL, termasuk:

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, yaitu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup (Pasal 7).
Kriteria dampak besar dan penting (Pasal 9).
Prosedur penyusunan dan penilaian AMDAL, UKL, dan UPL (Pasal 10-17, 21-23).
Kewajiban bagi usaha dan/atau kegiatan yang dibangun di kawasan yang sudah memiliki AMDAL kawasan (Pasal 8).
Kewajiban melakukan UKL dan UPL bagi usaha dan/atau kegiatan di luar yang wajib AMDAL (Pasal 19).
Kadaluarsa dan pembatalan keputusan kelayakan lingkungan hidup (Pasal 25-28).
Pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL, dan UPL (Pasal 29-30).
Peran serta masyarakat dalam proses AMDAL (Pasal 31-33).
Pembiayaan terkait AMDAL, UKL, dan UPL (Pasal 34-35).

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban setiap orang terkait lingkungan hidup (Pasal 5-6).

","transitional_provisions","1. Setiap jenis usaha dan / atau kegiatan yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyusun dokumen pengolahan lingkungan.\n2. Paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini setiap jenis usaha dan / atau kegiatan yang telah memiliki izin, akan tetapi belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan maka bagi penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan wajib menyusun dokumen pengelolaan lingkungan dan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab kerusakan dan pencemaran lingkungan untuk mendapatkan pengkajian.","sanctions","1. Bupati dapat mengenakan sanksi atas pelanggaran peraturan daerah ini dan / atau peraturan pelaksanaannya.\n2. Sanksi dapat berupa: teguran lisan, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara, pernyataan tidak layak, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha.\n3. Bupati dapat mengenakan denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KOLAKA REGENCY
NUMBER: 7 YEAR 2005 SERIES: D NUMBER: 6

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA REGENCY
NUMBER: 4 YEAR 2005
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF INSTRUMENTS FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT EFFORTS,
ENVIRONMENTAL MONITORING EFFORTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOLAKA

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of environmentally sound development as a conscious and planned effort to manage resources wisely in sustainable development is intended to improve the welfare of the people and or business activities in Kolaka Regency;
that every business plan and or activity basically has an impact on the environment that needs to be analyzed from the beginning of its planning, so that steps to control negative impacts and develop positive impacts can be prepared as early as possible;
that it is deemed necessary to implement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d26258e7-d20c-4677-9809-8574cb7de5ee","actionData","errors"]