[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d26120aa-2731-4421-a868-f25269492e08","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":87,"_92":87,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik","short_title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023","number","8","year","2023","published_date","2023-10-25","effective_date","2023-10-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e063e67-4fa7-4ce3-83b5-65c5017ee028","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_name","Peraturan Polri","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Kepolisian Negara Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik
2023
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 8, BN 2023 (846): 12 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia TENTANG Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjamin kemudahan, keterjangkauan, keadilan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, dilakukan inovasi layanan publik dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, melalui penyelenggaraan lalu lintas berbasis sistem elektronik, khususnya untuk mendukung terwujudnya kota cerdas. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2002. \n Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan lalu lintas berbasis sistem elektronik dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup penyelenggaraan Lalu Lintas berbasis Sistem Elektronik, meliputi: a. jenis penyelenggaraan Lalu Lintas; b. pelaksana; c. tahapan; d. sarana dan prasarana; dan e. kerja sama. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023. \n Lampiran file: 12 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepolisian ini mengatur tentang penyelenggaraan lalu lintas berbasis sistem elektronik. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta untuk mendukung terwujudnya kota cerdas. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin kemudahan, keterjangkauan, keadilan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui inovasi layanan publik.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup jenis penyelenggaraan lalu lintas berbasis sistem elektronik yang meliputi pelayanan hukum, informasi, administrasi, kemanusiaan, keamanan, dan keselamatan. Pelaksana penyelenggaraan lalu lintas berbasis sistem elektronik adalah fungsi lalu lintas yang ditunjuk oleh Kakorlantas Polri, Kepala Polda, atau Kepala Polres. Tahapan penyelenggaraan meliputi pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data, integrasi sistem data dan informasi, dan evaluasi. Sarana dan prasarana yang digunakan terdiri atas kantor pengolah dan operasional, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan telekomunikasi data. Peraturan ini juga mengatur kerja sama antara Polri dengan kementerian/lembaga/badan/pemerintah daerah dan badan hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas berbasis sistem elektronik.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.846, 2023

POLRI. Implementation of Electronic-Based Traffic System.

REGULATION OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE
NUMBER 8 OF 2023
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC-BASED TRAFFIC SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE CHIEF OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE,

\n\n \n \n

Considering:

that to carry out one of the main tasks of the
Indonesian National Police in the field of
security, safety, order, and road traffic and transport flow, it is necessary to improve the quality of public services
in order to guarantee convenience, affordability, justice
and provide the greatest possible benefit to the
community;
that to guarantee convenience, affordability,
justice and provide the greatest possible benefit to the
community, public service innovation is carried out by
maximizing existing resources, through the
implementation of electronic-based traffic, especially

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d26120aa-2731-4421-a868-f25269492e08","actionData","errors"]