[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d25245c5-3b48-4338-8b5a-bedbacd0ae07","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/OT.140/12/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84/Permentan/OT.140/12/2012 Tahun 2012","number","84/Permentan/OT.140/12/2012","year","2012","published_date","2012-12-26","effective_date","2013-01-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Menteri Pertanian NO. 84/Permentan/OT.140/12/2012, BN. 2013 Nomor 23, jdih.pertanian.go.id
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2013. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur tentang pedoman formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan. Latar belakang peraturan ini adalah pentingnya pengawas mutu pakan untuk menjamin ketersediaan dan mutu pakan ternak. Tujuannya adalah untuk memberikan panduan teknis dalam menyusun formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di seluruh unit instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, agar sesuai dengan beban kerja dan pencapaian angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di Pusat:\n
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan: Minimal 16 orang Pengawas Mutu Pakan Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 Peternakan. Tugas meliputi penyusunan rencana kerja pengawasan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, bahan kebijakan, evaluasi, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pakan ternak.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak: Kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 Peternakan atau S1 Kimia untuk Pengawas Mutu Pakan Ahli, dan minimal SPP/SNAKMA/SMK Peternakan atau SMK Analis Kimia untuk Pengawas Mutu Pakan Terampil. Rasio Ahli dan Terampil adalah 1:2, dengan jumlah minimal 7 orang Ahli dan 14 orang Terampil. Tugas meliputi penyusunan rencana kerja pengujian, bimbingan teknis, penyusunan pedoman, pengembangan formula pakan, verifikasi data hasil pengujian, validasi metode pengujian, verifikasi peralatan laboratorium, evaluasi pengujian arbitrase, estimasi ketidakpastian pengukuran, dan pengembangan sistem pengawasan mutu pakan.
- UPT Bidang Perbibitan: Kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 Peternakan atau S1 Kimia untuk Pengawas Mutu Pakan Ahli, dan minimal SPP/SNAKMA/SMK Peternakan atau SMK Analis Kimia untuk Pengawas Mutu Pakan Terampil. Rasio Ahli dan Terampil adalah 1:2, dengan jumlah minimal 3 orang Ahli dan 6 orang Terampil. Tugas meliputi penyusunan rencana kerja pengawasan, pedoman, pengembangan formula pakan, pengawasan proses produksi/pengemasan, penggunaan feed suplement/feed additive, pemeriksaan kondisi higiene dan sanitasi.
\n
Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di Provinsi:\n
- Dinas yang Membidangi Fungsi Peternakan: Pengawas Mutu Pakan Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 Peternakan. Setiap 1 orang Ahli mengawasi maksimal 2 Kabupaten/Kota, dengan jumlah minimal 6 orang Ahli. Tugas meliputi penyusunan rencana kerja pengawasan, evaluasi, pemeriksaan kondisi higiene dan sanitasi, pengawasan proses produksi/pengemasan, penggunaan feed suplement/feed additive, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penyusunan program pengawasan, penilaian prosedur sertifikasi/pelabelan ulang, rekomendasi pencabutan peredaran, dan penyusunan sistem pengembangan pakan.
- UPT Daerah: Kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 Peternakan atau S1 Kimia untuk Pengawas Mutu Pakan Ahli, dan minimal SPP/SNAKMA/SMK Peternakan atau SMK Analis Kimia untuk Pengawas Mutu Pakan Terampil. Jumlah minimal 3 orang Ahli dan 6 orang Terampil. Tugas meliputi penyusunan rencana kerja pengujian, bimbingan teknis, pengembangan formula pakan, verifikasi data hasil pengujian, validasi metode pengujian, verifikasi peralatan laboratorium, evaluasi pengujian arbitrase, estimasi ketidakpastian pengukuran, pengembangan sistem pengawasan mutu pakan.
\n
Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di Kabupaten/Kota:\n
- Dinas Kabupaten/Kota yang Membidangi Fungsi Peternakan: Pengawas Mutu Pakan Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 Peternakan. Setiap 1 orang Ahli mengawasi maksimal 3 Kecamatan, dengan jumlah minimal 3 orang Ahli. Tugas meliputi penyusunan rencana kerja pengawasan, evaluasi, pemeriksaan kondisi higiene dan sanitasi, pengawasan proses produksi/pengemasan, penggunaan feed suplement/feed additive, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penyusunan program pengawasan, penilaian prosedur sertifikasi/pelabelan ulang, rekomendasi pencabutan peredaran, dan penyusunan sistem pengembangan pakan.
- UPT Daerah: Kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 Peternakan atau S1 Kimia untuk Pengawas Mutu Pakan Ahli, dan minimal SPP/SNAKMA/SMK Peternakan atau SMK Analis Kimia untuk Pengawas Mutu Pakan Terampil. Jumlah minimal 2 orang Ahli dan 4 orang Terampil. Tugas meliputi penyusunan rencana kerja pengujian, bimbingan teknis, pengembangan formula pakan, verifikasi data hasil pengujian, validasi metode pengujian, verifikasi peralatan laboratorium, evaluasi pengujian arbitrase, estimasi ketidakpastian pengukuran, pengembangan sistem pengawasan mutu pakan.
\n

\n\n

Peraturan ini juga mengatur prosedur pengusulan dan penetapan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, yang melibatkan Menteri Pertanian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Gubernur, dan Bupati/Walikota.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE
NUMBER: 84/Permentan/OT.140/12/2012
CONCERNING
GUIDELINES FOR FUNCTIONAL POSITION FORMATION
OF FEED QUALITY SUPERVISOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF AGRICULTURE,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to fulfill the need for Feed Quality Supervisors,
a Functional Position formation for Feed Quality Supervisors is necessary;
that based on the aforementioned, and to ensure the procurement, appointment,
and placement of Functional Officials of Feed Quality Supervisors
proceeds well, it is necessary to establish Guidelines for Functional Position Formation
of Feed Quality Supervisors;

In view of:

Law Number 8 of 1974 concerning Principles of
Civil Servants (State Gazette of 1974 Number 55
Supplement to the State Gazette Number 3041 as amended
by Law Number 43 of 1999
(State Gazette of 1999 Number 169,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d25245c5-3b48-4338-8b5a-bedbacd0ae07","actionData","errors"]