[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2513850-7b49-4647-8b4c-f5aa85edadae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang PELAYANAN BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-09-13","effective_date","2011-09-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu","place_of_enactment","Putussibau","theme","PELAYANAN BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan bidang
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.10 TLD No.10, LL KAB. KAPUAS HULU: 38 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PELAYANAN BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) beserta ketentuan pelaksanaannya dan semakin luasnya kewenangan daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi perlu mengadakan pengaturan untuk menyelenggarakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M-DAG/PER/3/2006; Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia\r\nNomor 16/M-DAG/PER/3/2006; Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46 / M. DAG /PER/9/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun 2008; \n Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Jenis-jenis Pelayanan; Ketentuan Perizinan; Kewajiban; Ketentuan Penyidikan sanksi admnistrasi;Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2011. \n 32 halaman peraturan dan 6 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Kabupaten Kapuas Hulu.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelayanan di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang berusaha di bidang tersebut, serta menggali potensi daerah. Ketentuan substansial mencakup:\n\n- **Bidang Umum:** Pengaturan mengenai Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Gangguan (HO), dengan SITU diperlukan untuk usaha yang menimbulkan bahaya, gangguan, dan kerugian.\n- **Bidang Perindustrian:** Pengaturan mengenai Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri, dan Persetujuan Prinsip. IUI diperlukan bagi pendirian perusahaan industri, kecuali industri kecil yang wajib memiliki TDI. Persetujuan Prinsip diberikan untuk persiapan pendirian industri.\n- **Bidang Perdagangan:** Pengaturan mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dibedakan menjadi SIUP Kecil, Menengah, dan Besar berdasarkan kekayaan bersih perusahaan. Selain itu, diatur juga mengenai Tanda Daftar Usaha Waralaba, Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Izin Pameran Dagang.\n- **Bidang Koperasi:** Pengaturan mengenai penerbitan badan hukum koperasi baru, perubahan anggaran dasar koperasi, penggabungan koperasi, perpanjangan jangka waktu badan hukum koperasi, pembubaran koperasi, pendidikan dan pelatihan, perkuatan permodalan, pembinaan manajemen, bimbingan teknis, dan pemasaran produk.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut tidak berlaku.","sanctions","1. Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 30, Pasal 33 dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KAPUAS HULU REGENCY
REGIONAL REGULATION
KAPUAS HULU REGENCY
NUMBER 10 OF 2011
CONCERNING
SERVICES IN THE FIELDS OF INDUSTRY, TRADE
AND COOPERATIVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KAPUAS HULU,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437) as amended by Law Number 8 of 2005 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 3 of 2005 into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2005 Number 108, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4548) along with its implementing regulations and the increasing scope of regional authority in the fields of Industry, Trade and Cooperatives, it is necessary to make arrangements to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2513850-7b49-4647-8b4c-f5aa85edadae","actionData","errors"]