[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d25016e7-9ed0-4fc5-ae29-e016a323dbf8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-11-02","effective_date","2016-02-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sampang","place_of_enactment","Sampang","theme","Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

fasilitas umum
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD No 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pertumbuhan penduduk Indonesia di Provinsi Jawa Timur khususnya di Kabupaten Sampang yang begitu cepat disertai dengan pesatnya pembangunan perumahan, pemukiman\tdan perkantoran, memerlukan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah Kabupaten Sampang dalam menyediakan sarana dan prasarana umum;\r\nb. bahwa dalam rangka pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada Huruf a, antara lain melalui pemenuhan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum yang berasal dari pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) berdasarkan evaluasi yang dilakukan, hingga saat ini belum optimal ;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok- Pokok\tAgraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);\r\n4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);\r\n6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);\r\n8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n9.\tUndang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); \r\n10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan\tdan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);\r\n12. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);\r\n13. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);\r\n14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);\r\n15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372); \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan\tBarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara\tRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);\r\n20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;\r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;\r\n22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Perumahan dan Permukiman di Daerah;\r\n23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);\r\n25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);\r\n26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7); \r\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomer 4); \r\n28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wlayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7);\r\n \n Pengaturan prasarana, sarana dan utilitas umum bertujuan :\r\na.\tmenjamin pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;\r\nb. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan\r\nc.\tmewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum.\r\n\r\nRuang lingkup pengaturan prasarana, sarana dan utilitas umum meliputi:\r\na. perencanaan;\r\nb. pembangunan;\r\nc. penyerahan dan penagihan;\r\nd. pemeliharaan dan perawatan;\r\ne. penggunaan dan pemanfaatan; \r\ndan f. pengawasan dan pengendalian.\r\n serta memuat tentang Peran serta masyarakat; larangan; penyelesaian sengketa; sanksi administrasi; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2016. \n 27 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum bertujuan untuk menjamin pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai fungsi dan kepentingan umum, mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum, serta mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaannya. Pengaturan ini didasarkan pada prinsip kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, kemitraan, keterpaduan, keserasian dan keseimbangan, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek terkait prasarana, sarana, dan utilitas umum, termasuk perencanaan, pembangunan, penyerahan dan penagihan, pemeliharaan dan perawatan, penggunaan dan pemanfaatan, serta pengawasan dan pengendalian. Prasarana, sarana, dan utilitas umum merupakan bagian dari barang milik Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

\n\n

Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau pihak ketiga. Pihak ketiga yang mendapatkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) memiliki kewajiban untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan perjanjian yang telah disepakati.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum dari pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah, serta mekanisme penagihan jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Dalam kondisi tertentu, kewajiban dapat dialihkan lokasinya atau dikonversi dalam bentuk uang atau barang yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum. Penggunaan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPD/UKPD atau badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

\n\n

Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan, penyerahan, perawatan, serta penggunaan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum. Masyarakat juga dapat berperan serta dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, termasuk memberikan masukan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan pembangunan, penggunaan dan pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan dan pengendalian.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap pejabat yang tidak menyusun rencana kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin kepegawaian.\n2. Pihak Ketiga yang menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.\n3. Pihak Ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAMPANG
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SAMPANG REGENCY
NUMBER 8 OF 2015
CONCERNING
ROAD INFRASTRUCTURE, COMMUNITY FACILITIES AND PUBLIC UTILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAMPANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the rapid population growth in Indonesia, particularly in East Java Province, especially in Sampang Regency, coupled with the rapid development of housing, settlements and offices, requires adequate road infrastructure, community facilities and public utilities as one of the mandatory affairs of the Sampang Regency Government in providing public facilities and infrastructure;
that in order to fulfill the provision of public facilities and infrastructure as referred to in Letter a, including through fulfilling the obligations of road infrastructure, community facilities and public utilities originating from holders of Land Use Designation Permit

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d25016e7-9ed0-4fc5-ae29-e016a323dbf8","actionData","errors"]