[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d23a66a2-fe4e-4234-a484-023d58fd91c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2007","number","4","year","2007","published_date","2007-05-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjar","place_of_enactment","Martapura","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2007/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah, maka barang Daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;bahwa dalam rangka pengamanan barang Daerah, perlu dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional;bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 81\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, pengelolaan barang milik Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan hufur c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003;Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 5 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Kedudukan, wewenang, Tugas dan Fungsi;Perencanan dan Pengadaan;Penyimpanan dan Penyaluran;Penggunaan;Pemanfaatan;Pengamanan dan Pemeliharaan;Penilaian;Penghapusan;Pemindahtanganan;Penatausahaan;Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;Pembiayaan;Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan Ganti Rugi Barang;Sengketa Barang Daerah;Sanksi Administrasi;Ketentuan Penyidikan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 44 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Banjar. Latar belakangnya adalah untuk mengelola barang milik daerah secara tertib dan optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta untuk memantapkan administrasi pengelolaan secara profesional. Tujuannya adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, mewujudkan akuntabilitas, serta mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, dan efisien.

Ketentuan substansial mencakup:

Bupati memiliki kewenangan tertinggi dalam pengelolaan barang milik daerah, dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola, Kepala Bagian Perlengkapan selaku pembantu pengelola, Kepala SKPD selaku pengguna, dan pejabat lainnya.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RKPBD).
Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.
Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna.
Penghapusan barang milik daerah dilakukan jika barang sudah tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindahtangankan.
Pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan melalui penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah.
Penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, penilaian barang milik daerah, pembinaan, pengendalian, pengawasan, pembiayaan, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, serta penyelesaian sengketa barang daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, atau denda atau ganti rugi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJAR REGENCY
NUMBER 04 YEAR 2007
on
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANJAR,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that regional assets as one of the important elements in
the administration of Government and regional development, then
Regional assets need to be managed in an orderly manner so that they can be utilized
optimally in order to support the implementation of Autonomy
Region;
that in order to secure regional assets, it is necessary to carry out
consolidation of management administration professionally;
that in order to follow up the provisions in Article 81
Government Regulation Number 6 of 2006, the management of goods
Regional property needs to be regulated in a Regional Regulation;
that based on the considerations in letters a, b and c
above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d23a66a2-fe4e-4234-a484-023d58fd91c9","actionData","errors"]