[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d235bd49-568e-49b2-a0f1-dc17ab560f5b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2023 tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-09-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kaur","place_of_enactment","Kaur Selatan","theme","PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2023 NOMOR: 297
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:	\n \n a . bahwa untuk malaksanakan ketentuan Pasal 172 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabuaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Perda Kabuaten/Kota APBD dan atau Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD dan telah menindak lanjuti temuan Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Bupati/ Walikota menetapkan Rancangan Perda Kabupaten/Kota dimaksud menjadi Perda;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakaud dalam huruf a, perlu Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelakaanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2022; \n 1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967;\r\n3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985;\r\n4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Numor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);\r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);\r\n7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n8 . Undang-Undnng Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tenggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\n9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442l ),\r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);\r\nl 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang\r\nKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);\r\n14. Pereaturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjarnan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);\r\n15 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan\r\nMinimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4585):\r\n \n PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun 2023 ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan yang menjadi bagian dari pertanggungjawaban ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).\n\nLRA mencakup pendapatan daerah sebesar Rp. 796.624.497.003,20 dan belanja daerah sebesar Rp. 783.122.911.304,44, menghasilkan surplus sebesar Rp. 13.501.585.698,76. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 5.593.566.216,08 dan tidak ada pengeluaran pembiayaan, sehingga pembiayaan netto adalah Rp. 5.593.566.216,08.\n\nLPSAL menunjukkan saldo anggaran lebih awal sebesar Rp. 6.065.034.087,12, penggunaan saldo anggaran lebih sebesar Rp. 5.593.566.216,08, dan sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp. 19.095.151.914,84, sehingga saldo anggaran lebih akhir adalah Rp. 19.095.151.914,84.\n\nLO mencatat pendapatan sebesar Rp. 796.346.569.674,98 dan beban sebesar Rp. 768.638.458.221,30, menghasilkan surplus dari operasi sebesar Rp. 27.708.111.453,68. Setelah dikurangi defisit dari non operasional sebesar Rp. 15.905.004.333,86, surplus LO menjadi Rp. 11.803.107.119,82.\n\nLPE menunjukkan ekuitas awal sebesar Rp. 1.312.609.108.153,08, surplus LO sebesar Rp. 11.803.107.119,82, dan dampak kumulatif perubahan kebijakan sebesar Rp. 3.072.424.033,78, sehingga ekuitas akhir menjadi Rp. 1.327.484.639.306,68.\n\nNeraca mencatat jumlah aset sebesar Rp. 1.351.834.653.955,44, jumlah kewajiban sebesar Rp. 24.350.014.648,76, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 1.351.834.653.955,44.\n\nLAK mencatat saldo kas awal sebesar Rp. 3.219.651.308,85, arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp. 120.242.003.797,20, arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp (106.744.866.789,44), tidak ada arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp. (3.360.078.052,96), sehingga saldo kas akhir adalah Rp. 19.573.862.940,61.\n\nCatatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Lampiran peraturan daerah ini merinci lebih lanjut laporan-laporan tersebut.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GOVERNMENT OF KAUR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF KAUR REGENCY
NUMBER 04 OF 2023
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET
OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE
FISCAL YEAR 2022
REGIONAL GOVERNMENT OF KAUR REGENCY
YEAR 2023
REGENT OF KAUR
BENGKULU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KAUR REGENCY
NUMBER: 04 OF 2023
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET
OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE FOR FISCAL YEAR 2022

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KAUR,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 172 paragraph (4) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, in the event that the Governor as a representative of the Central Government states that the results of the Evaluation of the Draft Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d235bd49-568e-49b2-a0f1-dc17ab560f5b","actionData","errors"]