[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d227e840-6dd8-4347-a245-344684e3060a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2019 Tahun 2019","number","13/POJK.03/2019","year","2019","published_date","2019-04-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 13/POJK.03/2019, LN.2019/NO.86, TLN NO.6342, Jdih.ojk.go.id: 27 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Pelaporan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/51/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat; 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/9/PBI/2005 tentang Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan serta analisis data dan informasi terkait pengambilan kebijakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Laporan BPR dan BPRS harus disampaikan melalui Sistem Pelaporan OJK secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. BPR dan BPRS bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan isi serta ketepatan waktu penyampaian laporan. Pengecualian kewajiban penyampaian laporan dapat diberikan kepada BPR dan BPRS yang baru beroperasi atau mengalami gangguan teknis. OJK dapat menetapkan tanggal batas waktu penyampaian laporan yang berbeda dalam kondisi tertentu. BPR dan BPRS wajib menunjuk penanggung jawab laporan dan melaporkan setiap perubahan kepada OJK.

","transitional_provisions","1. Penyampaian Laporan Bulanan BPR dan koreksi melalui Sistem Pelaporan OJK dilakukan mulai posisi laporan bulan Mei 2019. 2. Penyampaian Laporan Bulanan BPRS dan koreksi melalui Sistem Pelaporan OJK dilakukan mulai posisi laporan bulan Oktober 2019. 3. Ketentuan penyampaian Laporan Bulanan BPR dan koreksi tetap berlaku sampai posisi laporan bulan November 2019. 4. Ketentuan penyampaian Laporan Bulanan BPRS dan koreksi tetap berlaku sampai posisi laporan bulan November 2019.","sanctions","1. BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda harian. 2. Kesalahan dalam laporan dikenakan sanksi denda per item kesalahan. 3. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau penurunan tingkat kesehatan.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/20/DKBU Tahun 2013","link","https://jdih.bi.go.id/Web/Beranda/DetailPeraturan/874","8fe165cd-fde1-4caf-882f-8996d8621166",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/39/DPNP Tahun 2013","https://jdih.bi.go.id/Web/Beranda/DetailPeraturan/95","fd26b204-89f2-4989-8663-adafaf1d2eaf","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13/POJK.03/2019
ON
REPORTING OF RURAL BANKS AND
SHARIA RURAL FINANCING BANKS THROUGH THE
FINANCIAL REPORTING SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

Considering:

that for the supervision of the Financial Services Authority of Rural Banks and Sharia Rural Financing Banks, complete, accurate, up-to-date, comprehensive, and comparable data and information of Rural Banks and Sharia Rural Financing Banks are required;
that to obtain data and information of Rural Banks and Sharia Rural Financing Banks effectively and efficiently, the reports of Rural Banks and Sharia Rural Financing Banks shall be submitted to the Financial Services Authority through the Financial Reporting System;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d227e840-6dd8-4347-a245-344684e3060a","actionData","errors"]