[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d227547c-074f-4dea-a7eb-5daabfe47550","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-04-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu","place_of_enactment","Baturaja","theme","Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata-cara-pembentukan-dan-pengelolaan-bumdes
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2007; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009. \n Dalam PERDA ini diatur mengenai Maksud; Tujuan dan Sasaran; Pembentukan; Pengelolaan; Pembinaan; dan Pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2011 mengatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Latar belakang pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan desa, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dan menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan dan pengelolaan aset desa.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Peraturan ini mengatur:

\n\n

Pembentukan BUMDes oleh Pemerintah Desa melalui Peraturan Desa, yang memuat maksud dan tujuan, pendirian, nama, tempat kedudukan, wilayah usaha, asas, fungsi, usaha, modal, kepemilikan, organisasi, kewajiban dan hak, serta penetapan dan penggunaan laba.
Syarat pembentukan BUMDes meliputi inisiatif pemerintah desa atau masyarakat, potensi usaha ekonomi masyarakat, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumber daya desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola, unit-unit usaha masyarakat yang belum terakomodasi, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta desa.
Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa, terdiri dari penasihat/komisaris (ex officio dijabat oleh Kepala Desa) dan pelaksana operasional/direksi (direktur/manajer dan kepala unit usaha). Pelaksana operasional dipilih oleh masyarakat dengan persyaratan tertentu.
Pengelolaan BUMDes berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). AD memuat nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan. ART memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.
Tugas dan kewenangan penasihat/komisaris adalah memberikan nasehat, saran, dan mengawasi pengelolaan BUMDes. Tugas dan kewajiban pelaksana operasional/direksi adalah mengembangkan BUMDes, mengusahakan pelayanan ekonomi yang adil, memupuk kerjasama, menggali potensi ekonomi desa, dan memberikan laporan perkembangan usaha.
Jenis usaha BUMDes meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan industri kecil/rumah tangga. Modal BUMDes berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pinjaman, dan kerjasama usaha.
Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha, dengan alokasi untuk pemupukan modal, kas desa, dana pendidikan pengurus, direktur/manajer, kepala unit usaha/pengurus, dan komisaris/penasihat.
Kerjasama usaha dapat dilakukan antar desa atau dengan pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama.
Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa, yang kemudian dilaporkan kepada BPD dalam musyawarah desa.

","transitional_provisions","1. BUMDes yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OGAN KOMERING ULU REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2011
CONCERNING
PROCEDURES FOR ESTABLISHING AND
MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED
ENTERPRISES

REGENT OF OGAN KOMERING ULU

Considering:

that in order to improve the financial capacity of the village in the implementation of government and to support the realization of the welfare of the village community and to foster the development of the community's economy through business opportunities, community empowerment and management of village-owned assets according to the needs and potential of the village, the Village Government is authorized to establish and manage Village-Owned Enterprises;
that in connection with the intent of letter a above, according to Article 81 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, jo Regulation of the Minister of Home Affairs Number 39 of 2010 concerning Village-Owned Enterprises, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d227547c-074f-4dea-a7eb-5daabfe47550","actionData","errors"]