[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d21dcedc-5c01-48bb-8762-14a4514baa0a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang KABUPATEN INKLUSIF DAN PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-11-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tana Toraja","place_of_enactment","Makale","theme","KABUPATEN INKLUSIF DAN PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KABUPATEN INKLUSIF DAN PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMB RAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMO R5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANATORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN: NOMOR B.HK.O4.O7 7 .23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KABUPATEN INKLUSIF DAN PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia,\r\ntermasuk para Penyandang Disabilitas, [ansia, Kelompok\r\nMarjinal dan Kelompok Rentan lainnya mempunyai\r\nkedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang\r\nsama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan\r\nberkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan\r\nPancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional\r\npara Penyandang Disabilitas, termasuk Lansia, Kelompok\r\nMarjinal dan Kelompok Rentan lainnya yang seringkali\r\ntidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain\r\nmaka perlu mendapatkan Pelindungan dan pelayanan\r\nsecara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi\r\nsesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaaa;\r\nc. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun\r\n1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 27 ayat ll)\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang\r\nDisabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan\r\nperencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang\r\npelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan\r\nhak Penyandang Disabilitas termasuk Lansia, Kelompok\r\nMarjinal dan Kelompok Rentan lainnya;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Kabupaten Inklusif dan\r\nPelindungan Penyandang Disabilitas; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor\r\n74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\nr8221;\r\n3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang\r\nKesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3796;\r\n4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak\r\nAsasi Manusia (kmbaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3886);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang\r\nPerlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2002 Nomor 1O9, Tambahan Iembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang\r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20O2\r\ntentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5606);\r\n6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20ll tentang\r\nPengesahan Convention On The Rights of Persons With\r\nDisabilities (Konvensi Mengenai Hak Penyandang\r\nDisabilitas) (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2011 Nomor 107, Tambahan lrmbaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 5251);\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang\r\nPemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik\r\nIndonesiaTahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan\r\nl.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587]\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan\r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2022 lentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6856);\r\n8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang\r\nDisabilitas (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2016 Nomor 69, Tambahan l,embaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5871);\r\n9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2Ol9 tentang Peke{a\r\nSosial (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019\r\nNomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6397);\r\n1O. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang\r\nPenyelenggaraaan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang\r\nDisabilitas (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2019 Nomor 138, Tambahan I-embaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6368);\r\n1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang\r\nPerencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap\r\nPenghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak\r\nPenyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembarart\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6399);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang\r\nAksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik' dan\r\nPelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor\r\n182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6540);13. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang\r\nLayanal Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang\r\nDisabilitas (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2020 Nomor 292, Tambahan [rmbaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6601);\r\n14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5\r\nTahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi\r\nPenyandang Disabilitas (L,embaran Daerah Provinsi\r\nSulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5); \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : ASAS\r\nBAB III : MAKSUD DAN TUJUAN\r\nBAB IV : RUANG LINGKUP\r\nBAB V : PRINSIP PEI.IYELENGGARAAN\r\nBAB VI : TUGAS POKOK DAN FUNGSI\r\nBAB VII : RAGAM PET.IYANDANG DISAE}ILITAS\r\nBAB VIII : HAK PEI{YANDANG DISABILITAS\r\nBAB IX : PELINDUNGAN PEI{YANDANG DISABILITAS\r\nBAB X : AKSESIBILITAS\r\nBAB XI : PEMBERDAYAAN PEI.TYANDANG DISABILITAS\r\nBAB XII : PARTISIPASI MASYARAKAT\r\nBAB XIII : KOMISI DAERAH DISABILITAS\r\nBAB XIV : PENGHARGAAN\r\nBAB XV : PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI\r\nBAB XVI : PENDANAAN\r\nBAB XVII : SANKSI ADMINISTRATIF\r\nBAB XVIII : KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus\r\nditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan\r\nDaerah ini diundangkan. \n 42 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tana Toraja. Latar belakangnya adalah untuk menjamin hak konstitusional penyandang disabilitas, lansia, kelompok marjinal, dan kelompok rentan lainnya agar mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang optimal. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk prinsip penyelenggaraan, tugas dan fungsi pemerintah daerah, ragam penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, pelindungan, aksesibilitas, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, komisi daerah disabilitas, penghargaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pendanaan.

\r\n\r\n

Ketentuan substansial mencakup kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan, melaksanakan standar, memberikan penghargaan, mengembangkan kerjasama, dan melakukan sosialisasi terkait pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peraturan ini juga mengatur hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, politik, keolahragaan, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, pelindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, keadilan dan perlindungan hukum, pekerjaan, kewirausahaan, kebudayaan, pariwisata, infrastruktur, komunikasi, dan informasi.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur tentang aksesibilitas, pemberdayaan penyandang disabilitas, partisipasi masyarakat, dan pembentukan Komisi Daerah Disabilitas (KDD) sebagai lembaga non-struktural yang bertugas memberikan usulan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan terkait penyandang disabilitas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap pelaku usaha yang menghalangi hak penyandang disabilitas dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.\r\n2. Perusahaan swasta yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.\r\n3. Pemilik/pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administrasi, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANA TORAJA
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF TANA TORAJA REGENCY
NUMBER 5 OF 2023
ON
INCLUSIVE REGENCY AND PROTECTION OF PERSONS WITH DISABILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANA TORAJA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that every citizen and community of Indonesia, including Persons with Disabilities, the Elderly, Marginalized Groups and other Vulnerable Groups, shall have the same legal standing and human rights as citizens of Indonesia to live and develop fairly and with dignity based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to guarantee and protect the constitutional rights of Persons with Disabilities, including the Elderly, Marginalized Groups and other Vulnerable Groups who often do not enjoy the same opportunities as others, it is necessary to obtain optimal Protection and services so that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d21dcedc-5c01-48bb-8762-14a4514baa0a","actionData","errors"]