For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara

Also known as: Peraturan BSSN 3/2020 · Peraturan BSSN No. 3 Tahun 2020 · Peraturan BSSN Nomor 3 Tahun 2020

Status:
Active
Effective Date:27 Februari 2020Publication Date:26 Februari 2020
Kompensasi & Tunjangan Pejabat

Information

TypePeraturan Badan Siber dan Sandi Negara
ThemePelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara
LocationBadan Siber dan Sandi Negara
Effective Date27 Februari 2020
Publication Date26 Februari 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 414).

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 mengenai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Lainnya yang bekerja di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara. Tunjangan kinerja diberikan sebagai fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang didasarkan pada Capaian Kinerja Pegawai (CKP) yang sejalan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, diberhentikan sementara, menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi. Besaran tunjangan kinerja ditentukan berdasarkan kelas jabatan, dengan komponen penentu meliputi NKO dan CKP, serta dipengaruhi oleh kehadiran dan cuti pegawai. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar juga diberikan tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan dengan penilaian prestasi akademik.

(-)

(-)