[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d2087ba0-0d4c-4cc8-9f89-9eb8f1993d6f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemajuan Kesenian Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-07-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemajuan Kesenian Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesenian Daerah
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD.2024/NO.7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pemajuan Kesenian Daerah\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa Kesenian Daerah merupakan perwujudan\r\nekspresi yang mengandung nilai-nilai adi luhur yang\r\nturut membentuk perilaku dan watak manusia ke\r\narah perilaku arif dan bijaksana sehingga perlu\r\npenguatan dan peran serta Pemerintah Daerah\r\nmelalui upaya pemajuan; \r\nbahwa Kesenian Daerah dan ciri khasnya dapat\r\nmemperkokoh jati diri dan martabat bangsa,\r\nmenumbuhkan wawasan kebangsaan, serta\r\nmempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam\r\nbingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf b, maka diperlukan kepastian\r\nhukum bagi pengaturan Lembaga dan pembinaan\r\nsumber daya kesenian yang lebih berkompeten; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf c, perlu melakukan Perubahan\r\nAtas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13\r\nTahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun\r\n2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah. Ketentuan angka 17, angka 18 dan angka 20 Pasal 1 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni angka 23 dan angka 24, Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan huruf i dan huruf j Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah, Ketentuan huruf b Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 11 diubah, Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 11A, Ketentuan Pasal 12 diubah, Ketentuan Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 14 diubah, Ketentuan Pasal 15 diubah, Ketentuan Pasal 16 diubah, Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dihapus. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024. \n Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah diubah. \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 204)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketahanan Kesenian dengan cara pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan Kesenian Daerah. Tujuan dari peraturan ini meliputi mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman Kesenian, memperteguh jati diri Daerah, memperteguh persatuan dan kesatuan Daerah, mencerdaskan kehidupan masyarakat, meningkatkan citra Daerah, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan Kesenian dan kebudayaan Daerah, dan mempengaruhi arah Pembangunan Daerah.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pemajuan Kesenian untuk melakukan Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan Kesenian; memfasilitasi kegiatan event Kesenian di Daerah; melakukan pembinaan kepada sanggar/paguyuban Kesenian di Daerah; meningkatkan sarana prasarana Kesenian; mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni; mendorong tumbuhnya industri alat-alat Kesenian; dan memelihara nilai-nilai Kesenian yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab melakukan inventarisasi/pencatatan dan pendokumentasian, pemanfaatan, pembinaan, terkait jenis Kesenian Daerah, pelaku seni.

Jenis Kesenian Daerah meliputi seni film, seni musik, seni rupa, seni sastra, seni tari, dan seni teater. Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kesenian melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kesenian. Pelindungan Kesenian Daerah dilakukan melalui inventarisasi/ Pencatatan, dan pendokumentasian ke dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT); Penyusunan dan Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah; registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; pengkajian nilai tradisi dan karakter Daerah; Revitalisasi; Restorasi; pengamanan; dan pemeliharaan.

Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan SDM Kesenian Daerah dan Lembaga Kesenian untuk meningkatkan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesenian, serta pranata Kesenian dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kesenian antara lain menjamin kebebasan berekspresi/berkarya; menjamin memberi pelindungan atas ekspresi/karya seni; mengelola informasi di bidang Kesenian; menyediakan pendanaan untuk Pemajuan Kesenian sesuai kemampuan keuangan Daerah; menyediakan sarana dan prasarana Kesenian; menghidupkan dan menjaga ekosistem Kesenian yang berkelanjutan.

Sarana dan prasarana Kesenian Daerah terdiri dari tempat; dan SDM Kesenian Daerah dan Lembaga Kesenian. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan tempat Kesenian di Daerah antara lain tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan pameran seperti Taman Budaya; tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan Kesenian; dan sarana publikasi/promosi melalui media cetak dan elektronik. Pemerintah Daerah berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kesenian, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kesenian.

Tempat hiburan, Obyek Wisata serta hotel berbintang yang ada di Daerah dapat memberikan fasilitas untuk event/pementasan dalam rangka Pemajuan Kesenian Daerah sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Lembaga Kesenian melalui Pendataan SDM Kesenian Daerah dan Lembaga Kesenian; Verifikasi dan registrasi; Fasilitasi pembentukan Lembaga Kesenian yang ada di Daerah. Kesenian Daerah dimanfaatkan dalam kapasitasnya untuk membangun karakter bangsa; meningkatkan ketahanan budaya dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Kesenian; meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan mempererat tali silaturahmi dan toleransi serta memberdayakan dan meningkatkan apresiasi seni para pelaku seni di Daerah melalui festival, pagelaran, pameran dan usaha seni dalam meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan International.

Pembinaan dan pengawasan pemajuan Kesenian Daerah dilaksanakan oleh Bupati. Pelaksanaan kegiatan Kesenian dilaksanakan berdasarkan rekomendasi penyelesaian permasalahan dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan di bidang Kesenian Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kab. Klaten No. 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165662/perda-kab-klaten-no-13-tahun-2019","bcc52960-8f30-49e6-9fa3-7bc52978ae10","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 7 OF 2024
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 13 OF 2019
CONCERNING THE ADVANCEMENT OF REGIONAL ARTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional Arts are a manifestation of expression containing noble values that contribute to shaping human behavior and character towards wise and prudent behavior, thus requiring strengthening and participation from the Regional Government through advancement efforts;
that Regional Arts and their characteristics can strengthen the identity and dignity of the nation, foster national insight, and strengthen the unity and integrity of the nation within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
that based on the considerations as referred to in letter b, legal certainty is needed for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d2087ba0-0d4c-4cc8-9f89-9eb8f1993d6f","actionData","errors"]