[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1d418c3-df15-4d23-8560-4d70f945c9a6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Wajib Daftar Perusahaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-03-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Badung","place_of_enactment","Mangupura","theme","Wajib Daftar Perusahaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

WAJIB-DAFTAR-PERUSAHAAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Wajib Daftar Perusahaan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Kabupaten Badung;\r\nb. bahwa adanya Wajib Daftar Perusahaan itu penting bagi Pemerintah Daerah guna melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif guna mendorong peningkatan investasi, karena daftar perusahaan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha;\r\nc. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/ M–DAG/ PER/ 9/ 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2012. \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB; 3. KEWAJIBAN, WAKTU, TEMPAT, DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN; 4. TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN; 5. PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN; 6. KETENTUAN PENYIDIKAN; 7. KETENTUAN PIDANA; 8. KETENTUAN PERALIHAN; 9. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Badung. Latar belakangnya adalah kemajuan pembangunan nasional dan perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha, sehingga memerlukan Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif guna mendorong peningkatan investasi.

Ketentuan Substansial:

Bupati menetapkan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) Daerah dan Kepala Dinas sebagai Kepala KPP Daerah. Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pendaftaran perusahaan serta penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Kewajiban dan Pengecualian Pendaftaran:

Setiap perusahaan yang berbentuk PT, Koperasi, CV, Firma, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Badung wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 bulan sejak memperoleh SIUP/mulai menjalankan kegiatan usaha. Pengecualian diberikan kepada Perusahaan Jawatan (PERJAN), perusahaan kecil perorangan, atau usaha yang bergerak di luar bidang perekonomian yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Tata Cara Pendaftaran:

Pendaftaran dilakukan di KPP Daerah dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan. TDP berlaku selama 5 tahun dan wajib diperbaharui paling lama 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Perusahaan wajib melaporkan perubahan data kepada KPP Daerah.

","transitional_provisions","1. Perusahaan yang mengajukan permohonan Pendaftaran Perusahaan yang sedang dalam proses penyelesaiaan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Bupati Up. Kepala Dinas untuk memperoleh Daftar Perusahaan dan TDP sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.\n2. Perusahaan yang telah memiliki TDP sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.","sanctions","1. Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (10), Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan (3), Pasal 12 ayat (2), (3), dan (4), dan Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BADUNG

REGIONAL REGULATION OF BADUNG REGENCY
NUMBER 3 OF 2013
on
MANDATORY COMPANY REGISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BADUNG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the progress and improvement of national development in general and the development of economic activities in particular, which also cause the development of the business world and companies, require a Company Registry which is an official source of information for all interested parties regarding the identity and matters relating to the business world and companies established, working and domiciled in the Badung Regency area;
that the Mandatory Company Registration is important for the regional government to carry out guidance, direction, supervision, and create a healthy and conducive business climate to encourage increased investment, because the company register records information

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1d418c3-df15-4d23-8560-4d70f945c9a6","actionData","errors"]