[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1d0663c-f5cf-4f44-a745-930f7f2c4fbe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020","number","10","year","2020","published_date","2020-04-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Menteri Agama NO. 10, BN. 2020 No. 310, https://jdih.kemenag.go.id/; 12 hlm
Peraturan Menteri Agama TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Hindu
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1959)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu. Perubahan tersebut meliputi persyaratan pendirian Pasraman formal, kurikulum pendidikan Pasraman Formal, proses pembelajaran, pemberian ijazah, akreditasi, penegerian Pasraman Formal, penyelenggaraan Pasraman nonformal, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pasraman.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan mutu penyelenggaraan pendidikan keagamaan Hindu, karena peraturan sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Pendirian Pasraman Formal: Izin operasional dari Direktur Jenderal diperlukan. Persyaratan administratif meliputi lembaga berbadan hukum, struktur organisasi, dan kesanggupan pembiayaan. Persyaratan teknis meliputi kesiapan kurikulum, jumlah peserta didik, kualifikasi pendidik, sarana prasarana, rencana pembiayaan, proses pembelajaran, sistem evaluasi, dan manajemen pendidikan. Persyaratan kelayakan meliputi aspek tata ruang, geografis, ekologis, potensi jumlah Brahmacari, sosial budaya, dan demografi anak usia sekolah.
Kurikulum: Kurikulum keagamaan Hindu dan kurikulum pendidikan umum. Kurikulum keagamaan Hindu bervariasi berdasarkan jenjang (Pratama, Adi, Madyama, Utama, Maha Widya Pasraman). Kurikulum pendidikan umum juga disesuaikan dengan jenjang Pasraman.
Proses Pembelajaran: Memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengendalian, dan pelaporan.
Ijazah: Diberikan kepada Brahmacari yang lulus ujian pada satuan pendidikan dan ujian nasional.
Akreditasi: Wajib dilakukan untuk menentukan kelayakan pendidikan pasraman.
Penegerian: Penegerian Pasraman Formal ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan harus dipenuhi.
Pasraman Nonformal: Dapat diselenggarakan oleh perseorangan, kelompok orang, atau lembaga pendidikan. Pasraman nonformal dengan minimal 15 Brahmacari wajib didaftarkan.
Pembinaan dan Pengawasan: Meliputi administratif, bimbingan teknis, penjaminan mutu, dan akuntabilitas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","Peraturan Menag No. 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/131012/peraturan-menag-no-56-tahun-2014","1d918613-5f9d-463c-8068-6d063f03a207","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2020
ON
AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS NUMBER 56 OF YEAR
2014 ON HINDU RELIGIOUS EDUCATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that in order to improve the effectiveness and quality of
the implementation of Hindu religious education, it is necessary
to amend the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 56 of Year
2014 on Hindu Religious Education because
it is no longer in accordance with legal developments and
community needs;
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the
Minister of Religious Affairs on Amendments to the Regulation of the
Minister of Religious Affairs Number 56 of 2014 on
Hindu Religious Education;

Bearing in Mind / Having Regard

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1d0663c-f5cf-4f44-a745-930f7f2c4fbe","actionData","errors"]