[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1c4d85a-660e-4728-b9ec-7198466474a0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus Disease 2019","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-07-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ada340fa-4cda-4998-83a8-86cf128dcc27","Penanganan Pandemi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekanbaru","place_of_enactment","Pekanbaru","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus Disease 2019","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI PENYEBARAN DAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2021/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mencegah penularan kasus dan peningkatan angka kematian akibat penyebaran wabah\r\nCOVID-19 di wilayah Kota Pekanbaru, perlu dilakukan upaya kebijakan yang tegas terhadap sanksi administratif dan sanksi pidana dalam rangka perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak COVID-19. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari Penyebaran dan Dampak COVID-19. \n Dasar Hukum Perda ini : Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No. 8 Tahun 1956; UU No. 4 Tahun 1984; UU No.24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 21 Tahun 2008; PP No.16 Tahun 2018; PP No.21 Tahun 2020; Perpres No.82 Tahun 2020; Perpres No.99 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2020; Permenhub No.18 Tahun 2020; Permenkes No. 9 Tahun 2020; Perda Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2021. \n Perda terdiri dari : Perubahan pada Pasal 1, Pasal 5, Pasal 9, Bab VA tentang Pelaksanaan Vaksinasi, Pasal 20, Pasal 25 sampai dengan Pasal 30. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021. \n Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021\r\n \n 24 Halaman, Lamp. I \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus Disease 2019.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 ini merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus Disease 2019. Perubahan ini dilakukan untuk mencegah penularan kasus dan peningkatan angka kematian akibat penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru, dengan memberikan sanksi administratif dan pidana yang lebih tegas.\n\nPeraturan ini mengatur mengenai:\n\n1. Definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan terkait COVID-19.\n2. Ruang lingkup yang meliputi tanggung jawab dan wewenang, hak dan kewajiban, penetapan wilayah pembatasan sosial, protokol kesehatan, pelaksanaan vaksinasi, pemberian bantuan, penetapan isolasi dan karantina, pemulihan dampak ekonomi, monitoring dan evaluasi, peran serta masyarakat, satuan tugas, pembiayaan, kewajiban dan sanksi, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.\n3. Kewajiban setiap orang untuk mematuhi protokol kesehatan, melaksanakan PSBB/PSBM/PPKM, melaksanakan pemeriksaan COVID-19, mempedomani pemulasaran jenazah, melaksanakan PHBS, dan menerima vaksinasi.\n4. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19, termasuk pendataan sasaran penerima vaksin dan kewajiban mengikuti vaksinasi.\n5. Ketentuan mengenai isolasi mandiri bagi pasien terkonfirmasi COVID-19.\n6. Pembiayaan penanganan COVID-19 yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.\n7. Sanksi administratif bagi pelanggar protokol kesehatan dan ketentuan isolasi mandiri.\n8. Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan protokol kesehatan.\n9. Sanksi bagi penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi.\n10. Ketentuan penyidikan oleh PPNS.\n11. Ketentuan pidana bagi pelanggar protokol kesehatan dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Orang yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dikenakan denda Rp. 100.000 atau kerja sosial.\n2. Orang terkonfirmasi COVID-19 yang tidak menjalani isolasi dikenakan denda Rp. 500.000 atau dipindahkan ke fasilitas pemerintah.\n3. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dikenakan teguran tertulis, denda Rp. 500.000, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.\n4. Penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dapat dikenakan penundaan/penghentian jaminan/bantuan sosial, penundaan/penghentian layanan publik, atau denda.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 9, 16, dan 20 ayat (4) dan (5) dapat dipidana kurungan 3 hari atau denda Rp. 500.000.\n6. Pelaku usaha yang melanggar Pasal 17 dapat dipidana kurungan 3 hari atau denda Rp. 5.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Corona Virus Disease 2019","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/186708/perda-kota-pekanbaru-no-5-tahun-2021","912b6e04-cda3-49e5-9722-897f1ca44067","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
PEKANBARU CITY
NUMBER 7 OF 2021
CONCERNING
AMENDMENT TO REGULATION
PEKANBARU CITY REGULATION NUMBER
5 OF 2021 CONCERNING
PROTECTION OF THE COMMUNITY FROM
THE SPREAD AND IMPACT OF CORONA
VIRUS DISEASE 2019
PEKANBARU CITY GOVERNMENT
YEAR 2021

MAYOR OF PEKANBARU
RIAU PROVINCE

PEKANBARU CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 7 OF 2021
CONCERNING
AMENDMENT TO PEKANBARU CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 5
YEAR 2021 CONCERNING PROTECTION OF THE COMMUNITY FROM THE SPREAD
AND IMPACT OF CORONA VIRUS DISEASE 2019

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1c4d85a-660e-4728-b9ec-7198466474a0","actionData","errors"]