[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1be8ee3-fdf3-490e-9d4e-c2dde75de53b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-07-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN - SAMPAH
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2022/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa perkembangan penduduk yang semakin meningkat, dan adanya perubahan pola konsumsi serta perkembangan kegiatan usaha masyarakat yang dapat menimbulkan pertambahan volume dan jenis/karakteristik sampah yang beragam Dan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 2008 maka perlu menetapkan Perda tentang Pengelolaan Sampah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 81 Tahun 2012; PP No. 46 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2020; Perpres No. 97 Tahun 2017; Permendagri No. 33 Tahun 2010; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pengelolaan Sampah Spesifik, Kelembagaan, Kerjasama Dan Kemitraan, Perizinan Berusaha, Retribusi, Sistem Tanggap Darurat, Pengembangan Dan Penerapan Teknologi, Sistem Informasi, Partisipasi Masyarakat, Hak Kewajiban Dan Larangan, Pendanaan Dan Kompensasi, Insentif Dan Disinsentif, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022. \n 24 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk mewujudkan daerah yang bersih dari sampah, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Latar belakangnya adalah perkembangan penduduk yang meningkat dan perubahan pola konsumsi yang menyebabkan pertambahan volume dan jenis sampah.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

\r\n\r\n

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, rencana induk pengelolaan sampah, serta melakukan studi kelayakan. Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab dalam penyusunan perencanaan pengelolaan sampah skala daerah. Badan Usaha/Produsen wajib menyusun dokumen rencana dan program pengelolaan sampah sebagai bagian dari kegiatan usahanya.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai kelembagaan pengelolaan sampah, kerjasama dan kemitraan, perizinan berusaha, retribusi, sistem tanggap darurat, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, partisipasi masyarakat, hak, kewajiban dan larangan, pendanaan dan kompensasi, serta insentif dan disinsentif.

","transitional_provisions","1. Kebijakan dan Strategi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pengelola kawasan yang melanggar kewajiban menyediakan sarana pemilahan sampah, fasilitas pengumpulan sampah dan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, dan pencabutan perizinan berusaha.\r\n2. Setiap orang yang melanggar larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA dan membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif.\r\n3. Sanksi pidana dikenakan kepada setiap orang dan/atau badan usaha yang secara melawan hukum melanggar larangan memasukkan sampah ke dalam Daerah, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah B3, dan mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TASIKMALAYA
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER 3 OF 2022
ON
WASTE MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n

Considering :

that the increasing population growth, and changes in consumption patterns and the development of community business activities that can lead to an increase in the volume and type/characteristics of waste that vary, waste management needs to be carried out comprehensively and integrated by the Regional Government and the community;
that based on the provisions in Law Number 18 of 2008 on Waste Management and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 33 of 2010 on Guidelines for Waste Management, waste management is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1be8ee3-fdf3-490e-9d4e-c2dde75de53b","actionData","errors"]