[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1b9a642-eda4-4afa-965c-acc51f5c0efe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011","number","23","year","2011","published_date","2011-10-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"7f6a4c27-2c6a-4eb7-8d62-dd19888e1efd","Pendidikan & Pelatihan Aparatur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ciamis","place_of_enactment","Ciamis","theme","Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - PENDIDIKAN
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 23, LD 2011 (23); 58 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pendidikan harus mampu diselenggarakan secara terencana,\r\nterarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan,\r\nperluasan akses, peningkatan mutu, dan relevansi serta penguatan\r\ntata kelola, akuntabilitas dalam menyelenggarakan dan mengelola\r\npendidikan sebagai satu sistem pendidikan; bahwa pendidikan harus mampu mewujudkan Ciamis sebagai\r\nkabupaten yang mampu bersaing dengan daerah lain, untuk itu\r\ndiperlukan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada\r\nTuhan Yang Maha Esa; bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, pendidikan merupakan\r\nurusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab\r\nPemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan\r\nkepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan\r\npendidikan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Penyelenggaraan Pendidikan.\r\n \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan\r\nKabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43\r\nTahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun\r\n1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang\r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang\r\nYayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor\r\n112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-\r\nUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan\r\nPenyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali\r\nterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun\r\n2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 288 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009,Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor\r\n17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten\r\nCiamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4).\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, fungsi, tujuan dan ruang lingkup, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban, jalur, jenjang dan jenis pendidikan, bentuk dan kegiatan, pengelolaan pendidikan, kurikulum, kegiatan pembinaan kesiswaan, bahasa pengantar, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, evaluasi, akreditasi dan sertifikasi, pendanaan, pendirian, penambahan, penggabungan, dan penutupan lembaga pendidikan, penerimaan peserta didik dan mutasi, pakaian sekolah, penjaminan mutu, peranserta masyarakat, kerjasama, pengawasan dan pengendalian, sanksi,ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011. \n 58 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit. Oleh karena itu, jawabannya adalah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang terencana, terarah, dan berkesinambungan guna pemerataan, perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas pendidikan. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan Ciamis sebagai kabupaten yang mampu bersaing dengan daerah lain melalui sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa. Mengingat pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah daerah, peraturan ini memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.\r\n\r\nKetentuan substansial mencakup:\r\n\r\n- **Kewenangan Pemerintah Daerah:** Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, memfasilitasi satuan pendidikan luar biasa, serta menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal.\r\n- **Hak dan Kewajiban Warga Masyarakat:** Setiap warga berhak memperoleh pendidikan bermutu dan menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat. Warga dengan kelainan fisik atau potensi kecerdasan istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Warga berusia 7-18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah. Masyarakat wajib mendukung sumber daya pendidikan dan menciptakan budaya belajar.\r\n- **Hak dan Kewajiban Orang Tua:** Orang tua berhak memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan anak. Orang tua berkewajiban menyekolahkan, membimbing, mengarahkan, mendidik, dan menyediakan biaya pendidikan anak.\r\n- **Hak dan Kewajiban Peserta Didik:** Peserta didik berhak memilih satuan pendidikan, mendapatkan pendidikan agama, program akselerasi, pelayanan pengembangan potensi diri, dan bantuan biaya bagi keluarga miskin. Peserta didik berkewajiban menyelesaikan program pendidikan, menjaga norma pendidikan, menghormati pendidik, mengikuti ekstrakurikuler, mentaati tata tertib, dan melestarikan lingkungan sekolah.\r\n- **Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan:** Guru berhak memperoleh penghasilan layak, tunjangan, perlindungan hukum, kesempatan meningkatkan kompetensi, dan kebebasan memberikan penilaian. Guru berkewajiban berada di satuan pendidikan 37,5 jam per minggu, melaksanakan tugas sesuai keahlian, tidak merokok di lingkungan sekolah, dan memberikan teladan. Tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan layak, penghargaan, pembinaan karir, dan perlindungan hukum. Mereka berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, meningkatkan mutu pendidikan, dan mentaati peraturan perundang-undangan.","transitional_provisions","Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CIAMIS REGENCY
NUMBER 23 OF 2011
CONCERNING
ORGANIZATION OF EDUCATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIAMIS,

\n\n \n \n

Considering :

that education must be able to be organized in a planned,
directed, and sustainable manner to realize equity,
expansion of access, quality improvement, and relevance as well as strengthening
governance, accountability in organizing and managing
education as one education system;
that education must be able to realize Ciamis as
a regency that is able to compete with other regions, for that
it requires human resources who believe and are devoted to
God Almighty;
that in the implementation of Regional Autonomy, education is a
mandatory affair that is the authority and responsibility of the
Regional Government, it is necessary to regulate to provide
legal certainty in the organization and/or management
of education;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1b9a642-eda4-4afa-965c-acc51f5c0efe","actionData","errors"]