[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1b1c06c-661c-4869-b1c3-69c727c986ba","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2017","number","7","year","2017","published_date","2017-05-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan","place_of_enactment","Palembang","theme","Penanggulangan Kemiskinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN-KEMISKINAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	\n \n Sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan menyeluruh dengan pendekatan secara sistematik dan terpadu serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka penanganan dan penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di provinsi. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 14 Tahun 2010; Permendagri No. 42 Tahun 2010. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penanggulangan Kemiskinan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai asas, tujuan dan ruang lingkup, indikator dan parameter kemiskinan, identifikasi penduduk miskin, strategi penanggulangan kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan, koordinasi program penanggulangan kemiskinan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, penyidikan dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017. \n Pada saat peraturan daerah ini berlaku, kegiatan program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, tetap berlangsung sesuai program yang telah disusun dengan ketentuan dalam jangka waktu 1 tahun wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini. \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mampu berusaha dan mengembangkan kreativitasnya untuk bangkit dari kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur indikator dan parameter kemiskinan yang mencakup aspek pendapatan, aset, pangan, sandang, dan papan. Identifikasi penduduk miskin dilakukan melalui pendataan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi (TKPKP) dengan melibatkan RW dan RT setempat. Hasil pendataan diumumkan secara umum dan dievaluasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

\n\n

Strategi penanggulangan kemiskinan meliputi sistem perlindungan jaminan sosial yang komprehensif, peningkatan pelayanan dasar, dan pengembangan penghidupan yang berkelanjutan. Program penanggulangan kemiskinan mencakup penguatan kualitas hidup keluarga miskin, pelayanan jaminan ketersediaan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan pemukiman dan perumahan layak huni, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pelayanan jaminan sosial.

\n\n

Koordinasi program penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh TKPKP. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, kegiatan program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, tetap berlangsung sesuai dengan program yang telah disusun dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (2) dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA
REGIONAL REGULATION OF SOUTH SUMATERA PROVINCE
NUMBER 7 OF 2017
ABOUT
POVERTY REDUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SUMATERA,

\n\n \n \n

Considering:

that according to the provisions of Article 5 of Law Number 13 of 2011 concerning the Handling of the Poor, the handling of the poor is carried out in a directed, integrated and sustainable manner by the central government, regional government and the public;
that in the context of poverty reduction in South Sumatra Province, a comprehensive and thorough handling is needed with a systematic and integrated approach and involving various stakeholders;
that in the context of handling and poverty reduction as referred to in letters a and b, according to the provisions of Article 2 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 42 of 2010 concerning the Poverty Reduction

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1b1c06c-661c-4869-b1c3-69c727c986ba","actionData","errors"]