[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1a97716-f81b-4830-b689-eca483b1d5ee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges dalam Kabupaten Musi Rawas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2002","number","11","year","2002","published_date","2002-07-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas","place_of_enactment","Muara Beliti","theme","Pemungutan Uang Leges dalam Kabupaten Musi Rawas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMUNGUTAN-UANG-LEGES
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2002/NO.13 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemungutan Uang Leges dalam Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:	\n \n Dengan telah disyahkannnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UndnagUndang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu untuk mengatur pemungutan uang leges. Untuk itu perlu menetapkan perda ini. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 84 Tahun 1983. \n Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, nama, objek dan subjek retribusi, tarif leges, bentuk dan nilai nominal leges, pemungutan uang leges, pengawasan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2002. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannnya. \n 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemungutan uang leges di Kabupaten Musi Rawas sebagai pembayaran atas pemakaian jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Objek pungutan adalah setiap pemakai jasa ketatausahaan, dengan pengecualian tertentu seperti surat-surat untuk kepentingan sosial, instansi pemerintah, atau orang tidak mampu. Tarif leges bervariasi tergantung pada jenis surat atau jasa, seperti legalisir, salinan surat keterangan, penandatanganan akta jual beli, dan surat-surat catatan sipil.

Pemungutan uang leges dilaksanakan oleh kepala dinas/instansi/unit kerja yang mengelola, dan setiap pemungutan diberi tanda bukti. Bupati dapat menunjuk bendaharawan khusus penerima untuk menyetor hasil pemungutan ke kas daerah. Dinas/Instansi/Unit Kerja Pemungut menyelenggarakan pembukuan dengan Administrasi yang baik dan teratur atas semua pemungutan dan penyetoran Leges. Kepala dinas/instansi/unit kerja wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Bupati.

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh kepala dinas/instansi/unit kerja pemungut atau pejabat yang ditunjuk.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER 11 OF 2002
CONCERNING
COLLECTION OF LEGAL FEES IN
MUSI RAWAS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MUSI RAWAS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :	\n \n that with the enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Fees, it is deemed necessary to regulate the collection of legal fees; \n that the collection of legal fees as referred to in letter a above, needs to be regulated by the Regional Regulation of Musi Rawas Regency. \n \n
In view of :	\n \n Law Number 28 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions and Municipalities in South Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 73, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1821); \n Law Number 8 of 1981

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1a97716-f81b-4830-b689-eca483b1d5ee","actionData","errors"]