[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d19e519d-6440-4b87-a509-b4873e94268e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2020 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2021","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-12-29","effective_date","2019-12-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Gowa","place_of_enactment","Sungguminasa","theme","ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2021
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2021 NOMOR 04
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:	\n \n a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang - Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah,sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemenntahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12\r\nTahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati Gowa wajib\r\nmengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah untuk memperoleh persetujuan bersama,\r\nb bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan\r\nperwujudan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang\r\ndijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon\r\nAnggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD\r\npada tanggal 29 bulan Desember tahun 2020,\r\nc bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan\r\nhuruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 \r\n \n 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah\r\nTmgkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),\r\n2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4286),\r\n3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),\r\n4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan\r\nPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210),\r\n5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan\r\nAntara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik indonesia\r\n6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,\r\nTambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049),\r\n7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\ntentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5679),\r\n8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan\r\nKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4028),\r\n9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan\r\nBadan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan\r\nBadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012\r\nNomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),\r\n10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),\r\n11 Peraturan Pemenntah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan\r\nPemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan\r\nPertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat\r\nDaerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada\r\nMasyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693),\r\n12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai\r\nPolitik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana\r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1\r\nTahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5\r\nTahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik,\r\n13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi\r\nPemenntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor\r\n123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165),\r\n14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan\r\nPengawasan Penyelenggaraan Pemenntah Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia nomor 6041),\r\n15 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan\r\nAdmimstrasi Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106),\r\n16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nimor 6332\r\n17 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara\r\nEvaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan\r\nPeraturan Menten Dalam Negen Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan\r\natas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata\r\nCara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang\r\nPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525),\r\n18 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman\r\nPemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 99 Tahun 2019\r\ntentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 32\r\nTahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang\r\nbersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara\r\nRepubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 565),\r\n19 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman\r\nPengelolaan investasi Pemenntah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2012 Nomor 754),\r\n20 Peraturan Menten dalam Negen Nomor 62 tahun 2017 tentang\r\nPengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan\r\nPertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia\r\nTahun 2017 Nomor 1067),\r\n21 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara\r\nPenghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah, dan Tertib Admimstrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan\r\nPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,\r\n22 Peraturan Menten dalam Negen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman\r\nPenyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran\r\n2021,\r\n23 Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rancangan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Gowa,\r\n24 Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar daerah Kabupaten Gowa\r\nTahun 2009 nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah\r\nKabupaten Gowa nomor 11 Tahun 2014 tentang perubahan atas pertaturan\r\ndaerah kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun\r\n2011 Nomor 11) \r\n \n Pasal 1\r\nDalam perturan daerah Pasal 2\r\nAPBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah Pasal 3\r\nPendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1 841 411 192 535,00 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2019. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR . 04 TAHUN 2020 \r\n \n 376 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah:

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1.841.411.192.535,00 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 198.482.604.336,00 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 1.552.399.635.456,00 yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 90.528.952.743,00 yang terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat daerah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah:

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 2.144.411.192.535,00 yang bersumber dari belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
Belanja operasional direncanakan sebesar Rp 1.260.545.449.656,00 yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
Belanja modal direncanakan sebesar Rp 648.356.977.779,00 yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, belanja modal asset tetap lainnya, dan belanja modal asset tak berwujud.
Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp 2.500.000.000,00.
Belanja transfer direncanakan sebesar Rp 233.008.765.700,00 yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pembiayaan Daerah:

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 353.000.000.000,00 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp 353.000.000.000,00 yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah.
Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 50.000.000.000,00 yang terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Selisih anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 303.000.000.000,00, dan pembiayaan neto direncanakan sebesar Rp 303.000.000.000,00.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GOWA
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GOWA REGENCY
NUMBER: 04 YEAR 2020
CONCERNING
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
GOWA REGENCY FISCAL YEAR 2021

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GOWA,

\n\n \n \n

Considering

that to implement the provisions of article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and article 104 paragraph (1) of Government Regulation Number 12 of 2019 concerning Regional Finance Management, the Regent of Gowa is obliged to submit a Draft Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2021 to the Regional House of Representatives to obtain joint approval,
that the Draft Regional Regulation concerning the Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d19e519d-6440-4b87-a509-b4873e94268e","actionData","errors"]