[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d19dfd11-8302-4e59-bb65-c1b28b9dc4c7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-07-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumbawa","place_of_enactment","Sumbawa","theme","SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sumbawa
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi secara efisien dan efektif dalam upaya mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 8 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Perda Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai : Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.\r\nSistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:\r\na. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;\r\nb. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.\r\nc. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;\r\nd. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;\r\ne. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan\r\nf. menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\r\nSistem Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan: teknokratik, partisipatif, politik; dan atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015. \n - \n Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan musrenbang diatur dengan Peraturan Bupati.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati. \n 53 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi. Tujuannya adalah mencapai hasil pembangunan daerah yang optimal melalui sistem perencanaan yang efisien dan efektif.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah. Selain itu, bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta menjamin pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Substansial:\n

Pembagian Kewenangan: Bappeda bertugas mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. BPM-PD bertugas menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa.
Ruang Lingkup Kegiatan: Peraturan ini mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:\n
- Pemerintah Daerah wajib menyusun RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.
- Kecamatan wajib menyusun Renstra Kecamatan dan Renja Kecamatan.
- Desa/Kelurahan wajib menyusun RPJM Desa, RKP Desa, atau daftar usulan rencana kegiatan kelurahan.
\n

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUMBAWA
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUMBAWA REGENCY
NUMBER 6 OF 2015
CONCERNING
REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUMBAWA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to ensure the consistency and sustainability of regional development starting from the planning, implementation, control and evaluation stages efficiently and effectively in an effort to achieve optimal regional development results, a regional development planning system is needed;
that based on the considerations as referred to in letter a, and to implement the provisions of Article 27 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Regional Development Planning System;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d19dfd11-8302-4e59-bb65-c1b28b9dc4c7","actionData","errors"]