For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2003

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat

Also known as: Perda Kabupaten Sumedang 12/2003 · Perda Kabupaten Sumedang No. 12 Tahun 2003 · Perda Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2003

Status:
Active
Effective Date:5 Maret 2003Publication Date:5 Maret 2003
Pariwisata & Kebudayaan

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat
LocationPemerintah Kabupaten Sumedang
Effective Date05 Maret 2003
Publication Date05 Maret 2003
Place of EnactmentSumedang Utara

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39 Seri D.20)

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2003 ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat. Perubahan tersebut meliputi ketentuan dalam BAB III Pasal 4 yang menekankan pada terciptanya sikap demokratis, adil, musyawarah, kekeluargaan, dan objektif, serta keterbukaan budaya terhadap nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif. Selanjutnya, dilakukan perubahan pada BAB IV Pasal 5 Ayat (2) huruf a dan Ayat (4) mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga adat, termasuk penyelesaian perselisihan hukum adat, pemberdayaan adat istiadat, dan penciptaan hubungan harmonis antara lembaga adat dan pemerintah daerah. Terakhir, perubahan juga dilakukan pada BAB V Pasal 6 Ayat (1) huruf b dan penambahan huruf c mengenai hak, wewenang, dan kewajiban lembaga adat, termasuk pengelolaan hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dan kontribusi bagi pendapatan desa.

(-)

(-)