[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d17a22d2-8630-47d0-ac5a-6c3b7edfa00a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kabupaten layak anak
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/NO.3 ; https://jdih.blorakab.go.id/
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3)\r\nPeraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang\r\nKebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu\r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip dan Strategi, Tahapan Penyelenggaraan Kabupaten Anak, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Forum Anak, Layanan Ramah Anak, Peran Serta, Penghargaan, Pendanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2024. \n 41 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi di daerah, melindungi anak dari permasalahan sosial dan hukum, serta mengintegrasikan komitmen bersama pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha. Penyelenggaraan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, kepentingan terbaik untuk anak, pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, keberlangsungan hidup anak, non diskriminatif, dan menghargai pendapat anak.\n\nTahapan penyelenggaraan KLA meliputi perencanaan, pra-KLA, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pembinaan. Perencanaan KLA mencakup Deklarasi KLA, pembentukan Gugus Tugas KLA, dan penyusunan Profil KLA. Gugus Tugas KLA bertugas mengkoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA, memobilisasi sumber daya, melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Tahapan pra-KLA meliputi penilaian mandiri KLA dan penyusunan RAD KLA. Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA, yang dilaksanakan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab.\n\nPerlindungan dan pemenuhan hak anak dilakukan melalui kebijakan, program, dan kegiatan KLA yang dituangkan dalam RAD KLA, yang terdiri atas kelembagaan dan lima klaster hak anak: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak melalui Forum Anak. Pengembangan KLA dilakukan melalui penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Rumah Ibadah Ramah Anak, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif, dan Ruang Bermain Ramah Anak. Peran serta orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan media massa juga diatur dalam peraturan ini.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kebijakan KLA dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 3 OF 2024
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF CHILD-FRIENDLY REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 8 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 25 of 2021 concerning the Child-Friendly Regency/City Policy, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Implementation of a Child-Friendly Regency;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java (State Gazette dated August 8, 1950) as amended by Law Number 9 of 1965 concerning the Establishment of Batang Level II Region by amending Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Djawa Tengah (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d17a22d2-8630-47d0-ac5a-6c3b7edfa00a","actionData","errors"]