[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1785839-9d99-4ff0-aac8-f193be890314","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2008","number","4","year","2008","published_date","2008-03-10","effective_date","2008-06-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4e8b4b74-3e6b-409c-94dd-819d83371801","Dokumentasi & Informasi Hukum",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonogiri","place_of_enactment","Wonogiri","theme","Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

peraturan desa
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2008/NOMOR.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal\r\n62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun\r\n2005 tentang Desa maka perlu mengatur\r\ntentang Peraturan Desa; bahwa karena sudah tidak sesuai dengan\r\nkondisi perkembangan pengaturan desa saat\r\nini, maka Peraturan Daerah Kabupaten\r\nWonogiri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan\r\nsebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b\r\nperlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPedoman Pembentukan dan Mekanisme\r\nPenyusunan Peraturan Desa; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Asas Pembentukan Peraturan Desa\r\nBab III Perencanaan Penyusunan\r\nBab IV Materi Muatan\r\nBab V Pembahasan dan Pengesahan\r\nBab VI Teknik Penyusunan\r\nBab VII Penyebarluasan\r\nBab VIII Partisipasi Masyarakat\r\nBab IX Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab X Ketentuan Peralihan\r\nBab XI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2008. \n Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2002 dicabut. \n 66 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2008 ini mengatur tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan karena Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan desa saat ini.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Asas Pembentukan Peraturan Desa: Peraturan Desa dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.\n2. Perencanaan Penyusunan: Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.\n3. Materi Muatan: Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.\n4. Pembahasan dan Pengesahan: Rancangan Peraturan Desa dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan Desa dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.\n5. Penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat: Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa.\n6. Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan Camat.","transitional_provisions","1. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Peraturan Desa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
WONOGIRI REGENCY
NUMBER : 4 YEAR 2008 SERIES :D NUMBER : 4

REGIONAL REGULATION OF WONOGIRI REGENCY
NUMBER 4 YEAR 2008
CONCERNING
GUIDELINES FOR THE FORMATION AND MECHANISM
FOR THE COMPILATION OF VILLAGE REGULATIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WONOGIRI,

\n\n \n \n

Considering :

that to implement the provisions of Article 62 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to regulate Village Regulations;
that because it is no longer in accordance with the current conditions of village regulation development, Wonogiri Regency Regional Regulation Number 4 of 2002 concerning Village Regulations needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Guidelines for the Formation and Mechanism for the Compilation of Village Regulations;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1785839-9d99-4ff0-aac8-f193be890314","actionData","errors"]