[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1726551-e9e7-4ec2-b34d-192313c67c6b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-11-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepahiang","place_of_enactment","Kepahiang","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kab. Kepahiang Tahun 2018 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n Administrasi Kependudukan maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah dan menyesuaikan dengan Undang-Undang tersebut; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.\r\nUndang-Undang Nomor 39 Tahun 2003.\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016.\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2016.\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2010.\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016.\r\n \n Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan\r\nUrusan administrasi kependudukan di daerah dilaksanakan oleh instansi pelaksana.\r\nTerkait penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.\r\nData kependudukan terdiri dari data perseorangandan atau data agregat penduduk.\r\nDokumen Kependudukan.\r\nKartu Identitas Anak.\r\nKartu Tanda Penduduk Elektronik.\r\nKutipan Akta Pencatatan Sipil.\r\nPemanfaatan data dan hak akses.\r\nAkta Kematian.\r\nPemalsuan surat dan/dokumen. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 2 TAHUN 2010 \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perubahan tersebut mencakup definisi istilah-istilah penting seperti Dinas, KTP-el, dan KIA, serta penambahan definisi baru seperti Penduduk Rentan Adminduk dan Biodata Penduduk. Selain itu, terdapat perubahan pada kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, tugas instansi pelaksana dalam penerbitan dokumen kependudukan, dan elemen data kependudukan yang meliputi data perseorangan. Peraturan ini juga mengatur tentang pemanfaatan data dan hak akses, pencatatan kelahiran, pengakuan dan pengesahan anak, serta pencatatan kematian. Terdapat pula ketentuan mengenai pengadaan blangko dokumen penduduk dan pengisian elemen data secara online. Terakhir, peraturan ini menegaskan bahwa seluruh kepengurusan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP-el dikenakan denda administratif paling banyak Rp.50.000,00.\n2. Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa SKTT dikenai denda administratif paling banyak Rp.100.000,00.\n3. Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.\n4. Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEPAHIANG
THE PROVINCE OF BENGKULU

REGIONAL REGULATION OF KEPAHIANG REGENCY
NUMBER 6 OF 2018
on
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF KEPAHIANG REGENCY NUMBER 2
OF 2010 on THE IMPLEMENTATION OF POPULATION
ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEPAHIANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that with the enactment of Law Number 24 of 2013 on Amendment to Law Number 23 of 2006 on Population Administration, Regional Regulation Number 2 of 2010 on the Implementation of Population Administration needs to be amended and adjusted to the Law;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Kepahiang Regency on Amendment to Regional Regulation of Kepahiang Regency Number 2 of 2010 on the Implementation of Population Administration;

Bearing in Mind / Having Regard to :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1726551-e9e7-4ec2-b34d-192313c67c6b","actionData","errors"]