[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d160c9b6-f17c-4c5d-965d-d3dbd3bedfd9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017","number","15","year","2017","published_date","2017-06-20","effective_date","2017-06-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kudus","place_of_enactment","Kudus","theme","Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesejahteraan - GELANDANGAN - PENGEMIS- ANAK JALANAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD No 15 /2017
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga negara serta melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang rentan;\r\nb. bahwa gelandangan, pengemis, dan anak jalanan merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;\r\nc. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;\r\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;\r\n4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;\r\n5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;\r\n7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;\r\n8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\n9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;\r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Yang Mempunyai Masalah;\r\n13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;\r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dalam Wilayah Kebupaten Daerah Tingkat II Kudus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus;\r\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang :\r\n- Ketentuan Umum yang berisi tentang pengertian kata atau istilah yang dipergunakan dalam Perda.\r\n- Asas dan Tujuan penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan (Anjal).\r\n- Kriteria Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan.\r\n- Penanganan yang terdiri dari usaha preventif, usaha represif, usaha koersif, usaha rehabilitatif,.\r\n- Upaya Reintegrasi Sosial.\r\n- Peran serta masyarakat.\r\n- Pembinaan dan pengawasan.\r\n- Pembiayaan.\r\n- Larangan.\r\n- Penyidikan.\r\n- Ketentuan Pidana.\r\n- Ketentuan Penutup.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2017. \n 18 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban dalam Wilayah Kebupaten Daerah Tingkat II Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan. Latar belakangnya adalah kewajiban pemerintah untuk menjamin kesejahteraan warga negara dan melindungi kelompok masyarakat rentan seperti gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang hidup dalam kemiskinan dan kondisi tidak layak.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Usaha Preventif**: Meliputi penyuluhan, bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan.\n2. **Usaha Represif**: Meliputi penertiban dan pendampingan, penampungan sementara untuk seleksi, dan pengembalian ke keluarga dan masyarakat.\n3. **Usaha Koersif**: Melalui penertiban, penjangkauan, pembinaan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS), dan pelimpahan/rujukan.\n4. **Usaha Rehabilitatif**: Meliputi penampungan, seleksi/assesment, bimbingan sosial, penyantunan, penyaluran, dan pembinaan lanjut.\n\nPeraturan ini juga mengatur upaya reintegrasi sosial, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah, serta pembiayaan yang dibebankan pada APBD. Selain itu, terdapat larangan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis, memperalat orang lain untuk kegiatan tersebut, atau memberi uang kepada gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di tempat umum.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf b diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp20.000.000,00.\n3. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf c diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n4. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a dan c, dan telah menjalani pembinaan di RPS selama 3 (tiga) kali berturut-turut diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n5. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d diancam dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF KUDUS
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUDUS REGENCY
NUMBER 15 OF 2017
CONCERNING
MITIGATION OF TRAMPS, BEGGARS, AND STREET CHILDREN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUDUS,

Considering:

that the Government has an obligation to guarantee and promote the welfare of every citizen and to protect vulnerable groups of society;
that tramps, beggars, and street children are vulnerable people who live in poverty, deprivation, limitations, inequality and live unworthy and undignified lives, so mitigation of tramps, beggars, and street children needs to be carried out with effective, integrated, and sustainable measures and have legal certainty and pay attention to human dignity, to realize social welfare and public order;
that Government Regulation Number 31 of 1980 concerning Mitigation of Tramps and Beggars needs to be followed up with more operational regulations;
that based on the considerations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d160c9b6-f17c-4c5d-965d-d3dbd3bedfd9","actionData","errors"]