[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d15d93a1-fd8e-4c5c-8c00-80dc4539b806","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) No. 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-02-01","effective_date","2016-02-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 10, LN.2016/NO.27, LL SETNEG : 10 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2016. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk meningkatkan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru. Tujuannya adalah untuk mengatur status kepegawaian dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi negeri baru.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di perguruan tinggi negeri baru. Pengangkatan dilakukan melalui formasi khusus sesuai kebutuhan sumber daya manusia. Dosen dan tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk terdaftar sebagai dosen atau tenaga kependidikan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia pada Pancasila, sehat jasmani dan rohani, dan tidak terikat sebagai pegawai tetap di lembaga lain. Mereka berhak atas gaji, tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan bagi profesor. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Menteri atas usul pemimpin perguruan tinggi. Jenjang kepangkatan dan masa kerja sebelumnya diakui untuk penentuan ruang kepangkatan dan golongan.

","transitional_provisions","1. Penyelesaian pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan pada PTN Baru menjadi PPPK paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku.\n2. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bekerja pada PTN Baru tetap menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK pada PTN Baru apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi anggota atau pengurus partai politik, atau dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 10 OF 2016
CONCERNING
LECTURERS AND EDUCATION PERSONNEL
AT NEW STATE UNIVERSITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve administrative order and legal certainty for lecturers and education personnel at new state universities, it is necessary to regulate the employment status of lecturers and education personnel at new state universities with a Presidential Regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning Lecturers and Education Personnel at New State Universities;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d15d93a1-fd8e-4c5c-8c00-80dc4539b806","actionData","errors"]