[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d15be794-40da-4c4c-910d-7b7409e738ff","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 238 Tahun 1952 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Malang, Banjarmasin, Makasar dan Denpasar","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 238 Tahun 1952","number","238","year","1952","published_date","1952-10-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Malang, Banjarmasin, Makasar dan Denpasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1952
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 238,
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Malang, Banjarmasin, Makasar dan Denpasar
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Keputusan Presiden ini mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim-Perwira pada Pengadilan Tentara di berbagai daerah. Latar belakang dari keputusan ini adalah adanya kepindahan beberapa perwira untuk menjadi Perwira Siswa pada Sekolah Hukum Militer di Jakarta, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap jabatan Hakim-Perwira.

Secara substansial, Keputusan Presiden ini menetapkan pemberhentian dengan hormat beberapa Hakim-Perwira dari Pengadilan Tentara di Malang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar. Selanjutnya, mengangkat para perwira yang sama sebagai Hakim-Perwira pada Pengadilan Tentara di Jakarta, mengingat status mereka sebagai Perwira Siswa pada Sekolah Hukum Militer. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL DECREE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
No. 238 YEAR 1952,
TENTANG
DISMISSAL AND APPOINTMENT OF JUDGE-OFFICERS AT THE MILITARY COURTS
IN MALANG, BANDJARMASIN, MAKASSAR, DENPASSAR AND
DJAKARTA.

WE, THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n \n \n \n \n \n

Menimbang:	\n \n bahwa berhubung dengan kepindahan beberapa perwira untuk mendjadi Perwira Siswa pada \"Sekolah Hukum Militer\" di Djakarte, maka perlu memperhentikan perwira-perwira tersebut sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara pada tempat-kedudukan lama dan mengangkat mereka sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Djakarta; \n \n
Mengingat :	\n \n pasal 9 ajat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No.52 tahun 1950) tentang \"Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan\"; \n Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 168 tahur. 1950 (Berita

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d15be794-40da-4c4c-910d-7b7409e738ff","actionData","errors"]