[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d15718a5-6876-41f8-91d1-fe89f38af312","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2023 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Luwu","place_of_enactment","Belopa","theme","PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2023 NOMOR 4 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.05.201.23.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani\r\nmerupakan pengejewantahan kesejahteraan\r\nsegenap rakyat Indonesia yang tercantum dalam\r\nPembukaan Undang-Undang Dasar 1945; \r\nb. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang\r\nPerlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam\r\nrangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur\r\nserta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar\r\nwarga negara, perlu diselenggarakan \r\nUpaya pedindungan dan pemberdayaan petani\r\nsecara terencanana terarah dan berkelanjutan oleh\r\npenyelenggara pemerintahan; \r\nc. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani\r\nuntuk kesefarasan peraturan pemerintah dalam\r\nmenjamin kepastian hukum bagi petani, peternak,\r\npekebun, yang ada di daerah; \r\nd, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ncthnaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,\r\nperlu menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPerlindungan dan Pemberdayaan Petani; \n . Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang\r\nDasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia \r\nNomor 1822); \r\n3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang\r\nSistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan\r\nKehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4660); \r\n4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang\r\nPerlindungan Lahan Pertanian Pangan\r\nBerkelanjutan \r\n(Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang\r\nCipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6856); \r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia \r\nNomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6801); \r\n6. Undang-l)ndang: Nomor 19 Tahun 2013 tentang\r\nPerlindungan Pemberdayaan Petani (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2023 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2\r\nTahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi\r\nUndang-Undang (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); \r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang\r\nCipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6856); \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009\r\ntentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan\r\nPenyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009\r\nNomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5018); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014\r\ntentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang \r\nNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123,\r\n'I'arrrbalaarr Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik\r\nDesa \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6623); \r\n10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\ntentang Pembentukan produk Hukum daerah (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan\r\nAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80\r\nTahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); \r\n \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : PERENCANAAN \r\nBAB III : PERLINDUNGAN PETANI \r\nBAB IV : PEMBERDAYAAN PETANI \r\nBAB V : HAK DAN KEWAJIBAN \r\nBAB VI : PENGAWASAN\r\nBAB VII : KETENTUAN PERALIHAN \r\nBAB VIII : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023. \n 23 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan yang terencana dan berkelanjutan. Latar belakangnya adalah amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perlindungan Petani: Meliputi penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan kepastian usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, pemberian ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini terhadap dampak perubahan iklim, asuransi pertanian, dan perlindungan harga komoditas pertanian.
Pemberdayaan Petani: Meliputi pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, fasilitasi pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
Perencanaan: Pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel, yang merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional dan daerah.
Hak dan Kewajiban: Kelembagaan petani memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan, akses informasi, perlindungan hukum, dan bantuan dari pemerintah daerah. Mereka juga berkewajiban untuk mendaftarkan lembaganya, menyusun pedoman kelembagaan, melaporkan kegiatan, dan menggunakan bantuan sesuai peruntukannya.

Peraturan ini juga mengatur tentang pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani, yang meliputi pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

","transitional_provisions","1. Setiap kelembagaan petani yang sudah terbentuk atau telah ada sebelum peraturan ini diundangkan, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LUWU
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF LUWU REGENCY

NUMBER 4 OF 2023

CONCERNING

PROTECTION AND EMPOWERMENT OF FARMERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LUWU,

\n\n \n \n

Considering:

that the protection and empowerment of farmers is the embodiment of the welfare of all Indonesian people as stated in the Preamble of the 1945 Constitution;
that as a follow-up to the provisions of Article 8 of Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers, in order to realize a just and prosperous society and to fulfill basic rights and needs as citizens, it is necessary to organize planned, directed and sustainable efforts to protect and empower farmers by government administrators;
that the protection and empowerment of farmers is for the harmonization of government regulations in guaranteeing legal certainty for farmers, livestock

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d15718a5-6876-41f8-91d1-fe89f38af312","actionData","errors"]