[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d15228d6-8ea8-4349-8723-8b2ff5065c58","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-07-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Penyelenggaraan Perizinan Berusaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perizinan berusaha
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD.2024/NOMOR.6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
ABSTRAK:	\n \n bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan \r\nkemudahan dalam menjalankan usahanya guna mewujudkan\r\nkesejahteraan secara berkeadilan sebagaimana terkandung\r\ndalam nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan\r\nmembangun demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,\r\nefisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,\r\nkemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan dan\r\nketahanan ekonomi nasional; bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dimaksudkan untuk\r\nmemberikan kemudahan dan perlindungan pelaku usaha dalam\r\nmeningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha sesuai\r\nkewenangan daerah melalui sistem elektronik yang dilaksanakan\r\nsecara terintegrasi, cepat, mudah, transparan, efisien, efektif,\r\ndan akuntabel; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum\r\nkepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan\r\nPerizinan Berusaha di Daerah, maka perlu diatur dalam\r\nperaturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Tata Kelola Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2024. \n Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 4 Tahun 1989 dicabut. \n 26 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Grosir dan Pertokoan;\n2. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perikanan; dan\n3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha di Kabupaten Kebumen melalui percepatan dan kemudahan dalam perizinan berusaha. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kemudahan dan perlindungan kepada pelaku usaha, meningkatkan ekosistem investasi, dan mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pendelegasian kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha kepada kepala DPMPTSP.
Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah (rendah dan tinggi), dan tinggi.
Persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, serta persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
Tata kelola penyelenggaraan perizinan berusaha yang meliputi manajemen penyelenggaraan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia aparatur, dan tata hubungan kerja.
Hak dan kewajiban pelaku usaha, termasuk kewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan ini juga mengatur tentang pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha, pembinaan dan pengawasan, serta pendanaan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai perizinan yang telah diatur sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, penarikan produk dari peredaran, dan/atau penutupan usaha.\n2. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, penarikan produk dari peredaran, pencabutan Perizinan Berusaha, dan/atau penutupan usaha.","revokes",[93,99,102],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Kebumen No. 10 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/293763/perda-kab-kebumen-no-10-tahun-1996","d12cd17f-16d2-4c91-be49-b13e9a2a4cd4",{"_94":100,"_96":101},"Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 24 Tahun 2011","",{"_94":103,"_96":101},"Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 12 Tahun 2011","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEBUMEN
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY
NUMBER 6 OF 2024
ON
IMPLEMENTATION OF BUSINESS LICENSING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEBUMEN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the public has the right to obtain convenience in carrying out their business in order to realize welfare in a just manner as contained in the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is the foundation for building economic democracy with the principles of togetherness, efficiency, fairness, sustainability, environmental awareness, independence, and maintaining balance, progress and national economic resilience;
that the implementation of business licensing is intended to provide convenience and protection for business actors in improving the investment ecosystem and business activities in accordance with regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d15228d6-8ea8-4349-8723-8b2ff5065c58","actionData","errors"]