Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010

Peraturan Baru: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah adalah peraturan daerah baru yang menetapkan tata kelola pengelolaan sumber daya Panas Bumi pada tingkat provinsi.

Hubungan dengan Peraturan Nasional: Peraturan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi dan mengacu pada berbagai ketentuan perundang‑undangan nasional lain yang relevan (antaranya UU No.5/1960, UU No.27/2003, UU No.32/2009 tentang PPLH, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi, dan peraturan tata ruang serta ketenagalistrikan).

Penggantian atau Perubahan Peraturan Sebelumnya: Di dalam teks Peraturan Daerah ini tidak tercantum ketentuan yang secara tegas mencabut atau menggantikan peraturan daerah provinsi sebelumnya. Oleh karena itu, Perda ini merupakan aturan baru yang berlaku berdampingan dan/atau sebagai aturan pelaksana/penjabaran kebijakan nasional. Perda ini juga merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah terdahulu (mis. Perda Prov. Jateng No.2/2004; No.5/2007; No.4/2008; No.6/2008; No.6/2010 tentang RTRWP) tetapi tidak menyatakan pembatalan eksplisit terhadap Perda tersebut.

Status Berlaku: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan (Pasal 65). Dokumen menunjukkan ditetapkan dan diundangkan di Semarang pada tanggal 21 Juli 2010. Secara hirarkis, Perda ini merupakan peraturan daerah provinsi yang berdiri di bawah peraturan perundang‑undangan nasional dan tunduk pada ketentuan undang‑undang yang lebih tinggi.

Ketentuan Peralihan (indikasi keberlakuan terhadap izin lama): Pasal 63 menentukan bahwa Kuasa, Izin Pengusahaan, Kontrak dan proses lelang yang sudah ada sebelum berlakunya Perda ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya dan dapat diperpanjang dengan mengikuti ketentuan Perda ini (lihat bagian peralihan).

Tujuan dan Latar Belakang:

• Perda ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Pasal 6 ayat (1)) dan untuk mengatur pengelolaan Panas Bumi di Provinsi Jawa Tengah agar menunjang pembangunan berkelanjutan, memberikan nilai tambah, meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah (Pasal 3).

Prinsip‑prinsip Utama: Peraturan menganut asas manfaat, efisiensi, keadilan, kebersamaan, optimasi ekonomis, keterjangkauan, berkelanjutan, kemandirian, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kepastian hukum (Pasal 2).

Kewajiban dan Hak:

• Hak Badan Usaha Pemegang IUP mencakup melaksanakan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, eksploitasi sesuai ketentuan, menggunakan data selama IUP berlaku, memasuki wilayah kerja, memanfaatkan sumber daya Panas Bumi, menjual uap, dan mendapatkan fasilitas perpajakan sesuai peraturan (Pasal 39–43).

• Kewajiban antara lain mematuhi peraturan keselamatan dan lingkungan, mengelola lingkungan hidup, membayar pajak/PNBP, memprioritaskan barang/jasa/teknologi dalam negeri, mendukung penelitian dan pengembangan, pemberdayaan masyarakat, serta melaporkan kegiatan secara berkala kepada Gubernur lewat SKPD (Pasal 44–45).

Mekanisme Perizinan dan Tata Cara:

• Pemberian IUP untuk wilayah kerja lintas kabupaten/kota oleh Gubernur setelah proses pelelangan (Pasal 8, 16). Pelelangan diselenggarakan secara terbuka dengan panitia yang dibentuk oleh Gubernur (Pasal 8).

• Persyaratan administratif, teknis, dan keuangan peserta lelang dirinci (Pasal 9), termasuk jaminan lelang dan jaminan pelaksanaan (Pasal 9 ayat (4)).

• Jangka waktu IUP diatur untuk eksplorasi (maks 3 tahun, dapat diperpanjang 2 kali), studi kelayakan (maks 2 tahun), dan eksploitasi (maks 30 tahun dan dapat diperpanjang) beserta tata cara permohonan perpanjangan dan penetapan jawaban oleh Gubernur (Pasal 17, 19, 22).

• Ketentuan mengenai survei pendahuluan oleh Gubernur/SKPD dan koordinasi dengan Menteri serta Bupati/Walikota (Pasal 6–7).

Mekanisme Penghentian, Pengembalian dan Berakhirnya IUP:

• Penghentian sementara karena force majeure atau keadaan penghalang diatur (Pasal 24) beserta mekanisme permohonan dan batas waktu penghentian.

• Pengembalian wilayah kerja sebagian atau seluruhnya oleh pemegang IUP diatur beserta persyaratan reklamasi dan persetujuan Gubernur (Pasal 27–30).

• IUP dapat berakhir karena habis masa, dikembalikan, dibatalkan, atau dicabut; prosedur pembatalan dan pencabutan diuraikan (Pasal 31–38).

Perlindungan Lingkungan dan Penggunaan Lahan:

• Kegiatan yang berdampak lingkungan wajib memiliki kajian lingkungan (AMDAL/UKL‑UPL) sebelum eksploitasi dan pengelolaan lingkungan harus terus dilakukan oleh pemegang IUP (Pasal 13, 48, 53).

• Adanya pembatasan area yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan Panas Bumi (pemakaman, cagar alam, bangunan bersejarah, fasilitas pertahanan, tanah adat, dsb.) serta ketentuan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak melalui musyawarah dan kompensasi (Pasal 48–52).

Pengawasan, Pembinaan, dan Data:

• Gubernur melalui SKPD berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Panas Bumi (Pasal 55).

• Penyerahan data eksplorasi dan eksploitasi kepada Gubernur dan selanjutnya kepada Menteri diatur untuk kepentingan neraca potensi dan tata kelola sumber daya (Pasal 54).

Penegakan Hukum: Terdapat ketentuan penyidikan oleh PPNS (Pasal 56) dan ketentuan pidana untuk pelanggaran tertentu dan kejahatan yang dirujuk kepada peraturan di bidang Panas Bumi (Pasal 57–62).

Masa Berlaku dan Implementasi: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan, yakni tanggal 21 Juli 2010 (Pasal 65). Ketentuan teknis pelaksanaan diserahkan untuk diatur dengan Peraturan Gubernur (Pasal 64), sehingga pelaksanaan rinci baru efektif setelah terbitnya Peraturan Gubernur pelaksana.

Sanksi Administratif (diatur dalam berbagai pasal non‑pidana):

• Pencabutan atau pembatalan IUP: Pasal 31–35 mengatur berakhirnya IUP, pembatalan apabila data tidak benar (Pasal 34), serta pencabutan IUP oleh Gubernur atas beberapa pelanggaran (Pasal 35 huruf a–g). Pencabutan merupakan sanksi administratif utama.

• Pengambilan jaminan dan kehilangan wilayah kerja: apabila pemegang IUP tidak memulai kegiatan sesuai ketentuan, jaminan pelaksanaan dapat menjadi hak Pemerintah Daerah (Pasal 18 ayat (2)) dan pengembalian wilayah kerja dapat dipaksakan (Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (6)).

• Kewajiban pemulihan dan reklamasi serta pelunasan kewajiban finansial saat IUP berakhir (Pasal 37–38) berfungsi sebagai sanksi administratif untuk memastikan pemenuhankeweajiban pasca‑operasi.

• Pencabutan hak atas penggunaan lahan dan penolakan perpanjangan IUP bila tidak memenuhi persyaratan teknis, lingkungan, atau kewajiban finansial (Pasal 35, Pasal 22 ayat (5)).

Sanksi Pidana (Pasal yang mengatur):

• Pasal 57: Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 (kewajiban pelaporan hasil studi kelayakan dan pemberitahuan rencana eksploitasi) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00. (Pasal 21 mengatur kewajiban penyampaian laporan Studi kelayakan dan pemberitahuan rencana eksploitasi).

• Pasal 58: Badan Usaha Pemegang IUP yang dengan sengaja meninggalkan Wilayah Kerjanya tanpa menyelesaikan salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan.

• Pasal 59: Menyatakan bahwa tindak pidana menurut Pasal 57 dan 58 dikualifikasikan sebagai "pelanggaran" (delik formil/pelanggaran).

• Pasal 60 dan Pasal 61: Menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) (melakukan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi lintas kabupaten/kota tanpa mendapatkan IUP dari Gubernur) atau yang mengganggu/menghalangi kegiatan Badan Usaha Pemegang IUP sebagaimana Pasal 50, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan di bidang Panas Bumi. Pasal 62 menyatakan pelanggaran ini dikualifikasikan sebagai "kejahatan"; pidana dan besaran hukuman mengikuti ketentuan undang‑undang nasional yang dirujuk.

• Wewenang Penyidikan: Pasal 56 memberi kewenangan kepada PPNS untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda ini sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan. Ketentuan detail proses penyidikan dan penyerahan hasil penyidikan ke Penyidik Kepolisian/ Penuntut Umum diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut.

Catatan: Perda ini mengatur kombinasi sanksi administratif (pencabutan IUP, kehilangan jaminan, pengembalian wilayah, keharusan reklamasi dan pemulihan) serta sanksi pidana untuk pelanggaran tertentu. Untuk beberapa tindak pidana (Pasal 60–61) rujukan hukumnya adalah peraturan perundang‑undangan di bidang Panas Bumi tingkat nasional sehingga penerapan hukuman konkret mengikuti ketentuan undang‑undang nasional terkait.