[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d14ce6ee-226a-4d99-9d8a-731e6013eaa8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Grobogan Tahun 2019 - 2025","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2019","number","6","year","2019","published_date","2019-11-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Grobogan","place_of_enactment","Purwodadi","theme","Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Grobogan Tahun 2019 - 2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pariwisata - rencana induk pembangunan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2019/No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Grobogan Tahun 2019 - 2025
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang\u0002Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk \r\nPembangunan Kepariwisataan Kabupaten Grobogan Tahun 2019-\r\n2025; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012;\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembanguan kepariwisataan kabupaten, pembangunan industri pariwisata kabupaten, pembangunan DPK/KAwasan Strategis pariwisata/kawasan pengembangan pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata kabupaten, pembangunan kelembagaan kepariwisataan kabupaten, indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten, kerja sama, pengawasan dan pengendalian. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019. \n 183 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2025 menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan kabupaten. Visi pembangunan kepariwisataan adalah \"Terwujudnya Citra Budaya Pariwisata Grobogan Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera.\" Misi yang diemban meliputi pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing dan bertanggung jawab, pengembangan destinasi pariwisata yang unik dan berkelanjutan, pemasaran pariwisata yang efektif, serta pengembangan kelembagaan pariwisata yang efisien. Tujuan pembangunan kepariwisataan mencakup peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi, efektivitas pemasaran, penggerakan ekonomi melalui industri pariwisata, dan sinergi tata kelola pariwisata. Sasaran pembangunan kepariwisataan adalah peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, peningkatan pengeluaran wisatawan, penerimaan devisa, dan peningkatan produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan. Kebijakan pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, berorientasi pada peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, tata kelola yang baik, terpadu, lintas sektor, dan mendorong kemitraan publik-privat. RIPPARKAB diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan dunia usaha, serta menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan kabupaten dan penyusunan rencana rinci pembangunan kepariwisataan kabupaten.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GROBOGAN
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF GROBOGAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2019

ABOUT

MASTER PLAN FOR TOURISM DEVELOPMENT
OF GROBOGAN REGENCY FOR 2019 - 2025

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF GROBOGAN,

Considering:

that to implement the provisions of Article 9 paragraph (3) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Master Plan for Tourism Development of Grobogan Regency for 2019-2025;

In view of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 104, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4421);
Law Number 26 of 2007 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d14ce6ee-226a-4d99-9d8a-731e6013eaa8","actionData","errors"]