[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","ab5ae81af78856d63cbe3ec0a0c5a6d7-91e8c930378dd2cb","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=ab5ae81af78856d63cbe3ec0a0c5a6d7,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_131":127},"regulationId","d1364e2c-c575-42f3-b235-d880c7650462","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_128":-5,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":58,"_59":60,"_61":62,"_68":69,"_70":71,"_75":76,"_80":81,"_82":83,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":-5,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian","short_title","Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026","number","1","year","2026","published_date","2026-05-19","effective_date","2026-05-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_63":60,"_64":65,"_66":67},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e063e67-4fa7-4ce3-83b5-65c5017ee028","type",{"_63":69,"_64":72,"_73":74},"Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia","short_name","Peraturan Polri","subjects",[77],{"_63":78,"_64":79,"_66":-5},"838bc8ef-b164-4834-91fe-d481f32be6d2","Kepolisian & Ketertiban","tags",[],"sectors",[84],"Hukum Administrasi Negara","location","Kepolisian Negara Republik Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kepolisian republik indonesia
2026
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia NO. 1, BN 2026 (326): 15 hlm.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia TENTANG Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pemberian layanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian yang memuat keterangan mengenai catatan kepolisian seseorang sebagai bentuk kepastian dan tertib administrasi;\r\nb. bahwa transformasi penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat, menuntut penyelenggaraan layanan surat keterangan catatan kepolisian secara elektronik guna menjamin aksesibilitas, kecepatan, dan kepastian layanan;\r\nc. bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik\r\nIndonesia tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; \n Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No.2 Tahun 2002. \n Peraturan ini mengatur mengenai Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait ada atau tidak adanya catatan kepolisian. SKCK diterbitkan untuk 1 (satu) jenis keperluan dan 1 (satu) tujuan negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2026. \n Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 802), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 15 Hal. \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[101],{"_102":103,"_104":105,"_44":106},"text","Perpol No. 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian-","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/294661/perpol-no-6-tahun-2023","4df9d321-258d-408b-be35-de2918b13d91","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1364e2c-c575-42f3-b235-d880c7650462","notFound","actionData","errors"]