[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d1319413-c6f0-404a-9ff7-db5c9fc08ea1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011","number","19","year","2011","published_date","2011-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"b5c5dd8f-2ef3-4f5c-bbaa-423f933e7011","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - JASA USAHA
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah yang nyata, dinamis dan bertangggungjawab; bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Usaha tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009. \n PERDA ini mengatur mengenai Golongan Retribusi Jasa Usaha; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Sanksi Administrasi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011. \n 33 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 6 Tahun 1975 tentang Mendirikan dan Menyewakan Toko Diatas Tanah Dalam Kekuasaan Pemerintah Kabupaten Dati II Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1975 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 1983 tentang Perubahan Yang Pertama Kali Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 6 Tahun 1975 tentang Mendirikan dan Menyewakan Toko Diatas Tanah Dalam Kekuasaan Pemerintah Kabupaten Dati II Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1983 Nomor 1 Seri B), sepanjang mengenai retribusi;\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 1998 tentang Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1998 Nomor 10), sepanjang mengenai retribusi;\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2000 Nomor 12 Seri B);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2002 tentang Obyek Dan Daya Tarik Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002 Nomor 22 Seri C), sepanjang mengenai retribusi;\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2002 Nomor 24 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2002 tentang Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 11), sepanjang mengenai retribusi;\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005 Nomor 4 Seri C);\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Klaten. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta mewujudkan kemandirian daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, peraturan daerah yang tergolong Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Jenis Retribusi Jasa Usaha: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.\n2. Objek Retribusi: Penggunaan/pemanfaatan kekayaan daerah, fasilitas pasar grosir/pertokoan, terminal, tempat parkir khusus, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga, dan penjualan produksi usaha daerah.\n3. Subjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa/fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.\n4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan tingkat penggunaan kekayaan daerah, fasilitas pelayanan pasar grosir/pertokoan, fasilitas di lingkungan terminal, tingkat pelayanan dan lamanya penggunaan fasilitas parkir, tingkat penggunaan fasilitas di rumah potong hewan, tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga, serta ukuran atau berat produksi usaha daerah.\n5. Prinsip dan Sasaran Tarif: Memperoleh pendapatan yang layak, pengganti biaya pelayanan, dan berorientasi pada harga pasar.\n6. Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah Kabupaten Klaten.\n7. Tata Cara Pemungutan: Pemungutan tidak dapat diborongkan, menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN
REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 19 OF 2011
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n

Considering:

that regional fees are an important source of regional revenue to finance the implementation of Regional Government in providing services to the community and realizing a real, dynamic and responsible regional independence;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, all Regional Regulations that are classified as Local Service Charge for Business Services are no longer appropriate, therefore it is necessary to revoke them and then stipulate them with a new Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Local Service Charge for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d1319413-c6f0-404a-9ff7-db5c9fc08ea1","actionData","errors"]