[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d12d3d92-cb65-4ea9-952c-7abc416b2064","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":-5,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan","short_title","Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014","number","1","year","2014","published_date","2014-01-09","effective_date","2014-01-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6140693e-a067-4167-b749-eb64bff50e16","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Mahkamah Agung","short_name","Perma","subjects",[69,72,75,78],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_55":79,"_56":80,"_58":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Mahkamah Agung","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Mahkamah Agung NO. 1, BN.2014/No.59, https://jdih.mahkamahagung.go.id: 34 hlm.
Peraturan Mahkamah Agung TENTANG Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk memberikan pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Latar belakangnya adalah kewajiban negara untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang terkait peradilan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Ruang Lingkup Layanan: Layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan.
Penyelenggara Layanan: Ketua Pengadilan, Panitera/Sekretaris, Petugas Posbakum Pengadilan, dan staf pengadilan terkait.
Penerima Layanan: Masyarakat tidak mampu secara ekonomi, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang sah.
Pembiayaan: Dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung, dengan kemungkinan sumber anggaran dari pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Prosedur Pembebasan Biaya Perkara: Pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti ketidakmampuan.
Sidang di Luar Gedung Pengadilan: Dilaksanakan untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang sulit menjangkau pengadilan karena biaya, fisik, atau geografis.
Posbakum Pengadilan: Memberikan layanan informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen hukum.
Kerjasama Kelembagaan Posbakum: Dilakukan dengan lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat, atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi.

Peraturan ini juga mengatur asas-asas layanan hukum, komponen biaya yang ditanggung negara, mekanisme penggunaan anggaran, pengawasan, pencatatan, pelaporan, dan mekanisme pengaduan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Berdasarkan aduan atau keluhan yang masuk, Ketua Pengadilan dapat menjatuhkan sanksi berupa:\n a. peringatan lisan;\n b. peringatan tertulis;\n c. pemberhentian sementara; atau\n d. pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan.","revokes",[103],{"_104":105,"_106":107},"text","SE Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2014
CONCERNING
GUIDELINES FOR PROVIDING LEGAL AID FOR INDIGENT PEOPLE IN COURT

CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering:

that the state is obliged to provide access for indigent justice seekers;
that the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the judicial bodies under it must provide the widest possible access to the public to obtain justice through the provision of legal services for indigent people;
that in accordance with the provisions of Law Number 48 of 2009, Articles 56 and 57, Law Number 49 of 2009 Articles 68B and 68C, Law Number 50 of 2009 Articles 60B and 60C, Law Number 51 of 2009 Articles 144C and 144D which regulate the right of everyone involved in a case to obtain legal assistance and the state bears the costs of the case for indigent justice seekers and the establishment of legal aid

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d12d3d92-cb65-4ea9-952c-7abc416b2064","actionData","errors"]