[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d12b232b-d86e-4968-a048-3c48218760a8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2019","number","15","year","2019","published_date","2019-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Penyelenggaraan Rumah Susun","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN RUMAH SUSUN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2019/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Rumah Susun
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan \r\ndasar dan mempunyai peranan strategis dalam \r\npembentukan watak dan kepribadian masyarakat serta \r\nsebagai salah satu upaya membangun manusia \r\nseutuhnya, mempunyai jati diri, mandiri, dan produktif;\r\nb. bahwa kebutuhan perumahan yang semakin meningkat \r\ndan keterbatasan lahan di wilayah Kabupaten Bantul \r\nmemerlukan alternatif bentuk perumahan yang lebih \r\nefektif dan efisien dalam pemanfaatan ruang;\r\nc. bahwa pengaturan mengenai Rumah Susun di tingkat \r\nnasional dan provinsi belum secara lengkap mengatasi \r\npermasalahan yang ada di Kabupaten Bantul;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah \r\nSusun; \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana \r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang\u0002Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis: Pembinaan; Perencanaan; Pembangunan; Penguasaan, Pemilikan, dan Pemanfaatan Sarusun; Pengelolaan; Peningkatan Kualitas; Pengendalian dan Pengawasan; Larangan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019. \n Jumlah Halaman: 34 HLM; Lampiran: 8 HLM \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan rumah susun di Kabupaten Bantul. Latar belakangnya adalah kebutuhan akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau yang semakin meningkat, sementara lahan terbatas. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak, mencegah perumahan kumuh, meningkatkan efisiensi pemanfaatan ruang, menyediakan ruang terbuka hijau, dan memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.

Ketentuan substansial meliputi:

Jenis Rumah Susun: Umum, Khusus, Negara, dan Komersial.
Pembinaan: Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan.
Perencanaan: Meliputi penetapan jumlah dan jenis, zonasi, dan lokasi pembangunan rumah susun.
Pembangunan: Dapat dilakukan di atas tanah hak milik, HGB/Hak Pakai atas tanah negara, atau HGB/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan. Rumah Susun Umum/Khusus dapat dibangun dengan memanfaatkan Barang Milik Negara/Daerah, tanah wakaf, atau Tanah Desa.
Rumah Susun Komersial: Pelaku pembangunan wajib menyediakan Rumah Susun Umum minimal 20% dari total luas lantai.
Persyaratan Pembangunan: Administrasi (status hak atas tanah, IMB), teknis (tata bangunan, keandalan bangunan), dan ekologis (dokumen lingkungan, izin lingkungan).
Pemisahan Sarusun: Pelaku pembangunan wajib memisahkan Sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
Sertifikat Laik Fungsi: Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan.
Prasarana, Sarana, Utilitas Umum: Pelaku pembangunan wajib melengkapi lingkungan.
Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan Sarusun: Penguasaan dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa. Pemilikan dibuktikan dengan SHM Sarusun atau SKBG Sarusun. Pemanfaatan sesuai fungsi (hunian atau campuran).
Pengelolaan: Meliputi operasional, pemeliharaan, dan perawatan. Harus dilaksanakan oleh pengelola berbadan hukum (kecuali Rumah Susun Umum Sewa, Khusus, dan Negara). Pemilik Sarusun wajib membentuk PPPSRS.
Peningkatan Kualitas: Pemilik Sarusun wajib meningkatkan kualitas jika tidak laik fungsi atau menimbulkan bahaya.
Pengendalian dan Pengawasan: Dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
Larangan: Pelaku pembangunan dilarang membangun di atas tanah HPL yang belum diselesaikan statusnya atau tidak memisahkan Sarusun. Pemilik Sarusun dilarang menyewakan tanpa perjanjian tertulis dan tidak mendaftarkan ke PPPSRS.

","transitional_provisions","","sanctions","1. Pelaku pembangunan yang tidak melengkapi lingkungan dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n2. Pelaku pembangunan yang membangun rumah susun di atas tanah hak pengelolaan yang tidak menyelesaikan status hak guna bangunan di atas hak pengelolaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n3. Pelaku pembangunan yang membangun Rumah Susun yang tidak memisahkan Rumah Susun atas Sarusun dalam bentuk gambar dan uraian dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n4. Pemilik Sarusun yang menyewakan Sarusun milik yang tidak dengan perjanjian tertulis dan tidak mendaftarkan ke PPPSRS dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANTUL
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 15 OF 2019
CONCERNING
ORGANIZATION OF APARTMENT BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n

Considering:

that housing is a basic need and has a strategic role in shaping the character and personality of the community and as an effort to build a whole person, have identity, independent, and productive;
that the increasing need for housing and land limitations in the Bantul Regency area require alternative forms of housing that are more effective and efficient in the use of space;
that the regulations regarding apartment building at the national and provincial levels have not completely resolved the problems in Bantul Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d12b232b-d86e-4968-a048-3c48218760a8","actionData","errors"]