[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d11b0d30-ba42-419d-a8f6-6aace4d32a8a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2018 tentang RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-08-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman","place_of_enactment","Parit Malintang","theme","RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perikanan dan Kelautan - Pajak dan Retribusi Daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan, diperlukan usaha pembudidayaan ikan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau badan yang memperoleh bantuan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah;\r\nbahwa penyediaan jasa produksi usaha perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau badan yang memperoleh bantuan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk tujuan komersial dalam penjualannya dipandang perlu dipungut retribusi Daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan; \n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan Sistematika sebagai berikut :\r\n1. KETENTUAN UMUM;\r\n2. NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI;\r\n3. GOLONGAN RETRIBUSI;\r\n4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;\r\n5. PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;\r\n6. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;\r\n7. CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI;\r\n8. WILAYAH PEMUNGUTAN;\r\n9. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG;\r\n10. PENETAPAN RETRIBUSI;\r\n11. TATA CARA PEMBAYARAN;\r\n12. SANKSI ADMINISTRASI;\r\n13. TATA CARA PEMBAYARAN;\r\n14. TATA CARA PENAGIHAN;\r\n15. KEBERATAN;\r\n16. PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;\r\n17. PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI;\r\n18. KEDALUWARSA PENAGIHAN;\r\n19. PENYIDIKAN;\r\n20. KETENTUAN PIDANA;\r\n21. KETENTUAN PENUTUP.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018. \n 20 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Padang Pariaman. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan melalui usaha pembudidayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perorangan, atau badan yang memperoleh bantuan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk memungut retribusi daerah atas penyediaan jasa produksi usaha perikanan yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut untuk tujuan komersial.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi: Retribusi dipungut atas penjualan bibit atau benih ikan dan calon induk ikan yang diusahakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau pihak yang mendapat bantuan dan pembinaan.
Golongan Retribusi: Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan jumlah penjualan produksi usaha perikanan dan kelautan dalam satuan ekor atau kilogram.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Didasarkan pada jenis dan/atau ukuran ikan atau benih ikan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang layak dari penjualan produksi usaha daerah, berorientasi pada harga pasar atau biaya produksi.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif digolongkan berdasarkan jenis ikan (benih, calon induk, ikan hias, ikan konsumsi), penjualan non-ikan, dan hasil tambak, dengan besaran tarif yang tercantum dalam lampiran peraturan.
Cara Perhitungan Retribusi: Dihitung berdasarkan jumlah produksi dan ukuran ikan.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
Masa dan Saat Retribusi Terutang: Masa retribusi adalah saat diberikan pelayanan penjualan, dan saat terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Penetapan Retribusi: Ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pembayaran: Dilakukan di Kas Daerah atau langsung di tempat pelayanan penjualan, dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PADANG PARIAMAN
WEST SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PADANG PARIAMAN REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
CONCERNING
RETRIBUTION FOR THE SALE OF REGIONAL BUSINESS PRODUCTION
IN THE FISHERIES AND MARINE SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PADANG PARIAMAN,

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure the availability of fish resources,\nfish farming enterprise is required which can be carried out\nby the Regional Government, individuals and/or entities that\nobtain assistance and guidance from the Regional\nGovernment;
that the provision of fisheries business production services\ncarried out by the Regional Government, individuals and/or\nentities that obtain assistance and guidance from the\nRegional Government which is intended for commercial\npurposes in its sale is deemed necessary to collect\nregional fee;
that based on the considerations as referred to\nin letters a and b, it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d11b0d30-ba42-419d-a8f6-6aace4d32a8a","actionData","errors"]