[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d119f4c4-706e-4876-bd73-5bbbe00288ea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2009","number","13","year","2009","published_date","2009-12-30","effective_date","2010-01-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemerintahan Desa
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2009/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata\r\nCara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Desa, maka ketentuan mengenai Pelaporan\r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Desa, Keterangan\r\nPertanggungjawaban Kepala Desa dan \r\nInformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu diatur dengan\r\nPeraturan Daerah; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\nhuruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman\r\nPelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Desa; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2009; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nPelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa\r\nyang meliputi\r\nTujuan Pelaporan, Jenis Laporan, LPPDesa, LKPJ, Informasi LPPDesa, Pelaporan Administrasi Keuangan BPD, Pembinaan Dan Pengawasan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2010. \n 33 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2009 ini mengatur tentang pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007, yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan desa melalui Peraturan Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan pemerintahan desa, memudahkan evaluasi, pengawasan, dan pembinaan, serta mewujudkan pemerintahan desa yang bertanggung jawab dan transparan.

Peraturan ini mengatur jenis-jenis laporan yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Informasi LPPDesa kepada Masyarakat. LPPDesa terdiri dari LPPDesa Akhir Tahun Anggaran dan LPPDesa Akhir Masa Jabatan. Demikian pula, LKPJ terdiri dari LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup muatan dan materi laporan untuk setiap jenis urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, yaitu urusan berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan daerah yang diserahkan kepada desa, tugas pembantuan, dan urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Materi laporan meliputi pelaksanaan kegiatan, tingkat pencapaian, alokasi dan realisasi anggaran, serta permasalahan dan penyelesaian.

Peraturan ini juga mengatur penyusunan dan tata cara penyampaian laporan, evaluasi LPPDesa oleh Bupati, serta penginformasian LPPDesa kepada masyarakat. BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan kepada Kepala Desa.

","transitional_provisions","sanctions","Pasal 42:\n1. Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, BPD dapat memberikan teguran tertulis kepada Kepala Desa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGENCY GOVERNMENT
PEMALANG REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 13 OF 2009
ON
REPORTING AND ACCOUNTABILITY OF VILLAGE GOVERNMENT ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 48 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 35 of 2007 concerning General Guidelines for Procedures for Reporting and Accountability of Village Government Administration, the provisions regarding Reporting on the Implementation of Village Government Administration, Statement of Accountability of the Village Head and Information on the Implementation of Village Government Administration need to be regulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Guidelines for Reporting and Accountability of Village Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d119f4c4-706e-4876-bd73-5bbbe00288ea","actionData","errors"]