[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d113dcf9-cbaf-49c7-9a85-6b4f9081b588","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025","number","4","year","2025","published_date","2025-02-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"33f4f4d6-8665-42ff-8153-984d7700af8d","Integrasi Data Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Data Tunggal - Sosial - Ekonomi Nasional
2025
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 4, jdih.setneg.go.id : 6 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memerlukan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi guna mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi pembangunan yang efektif, maka dikeluarkan Inpres ini. \n Inpres ini ditujukan kepada dua Menko dan beberapa kementerian/lembaga. \n Inpres ini menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional dengan memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data, serta sinergi antar kementerian/lembaga. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2025. \n Menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel \n Lampiran file: 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 bertujuan untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional melalui pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi. Kebijakan ini menginstruksikan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah-langkah optimalisasi integrasi data, memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data. Instruksi ini juga menekankan pentingnya penguatan mekanisme verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data, serta peningkatan interoperabilitas dan aksesibilitas data antar kementerian/lembaga. Selain itu, pengembangan infrastruktur teknologi yang andal dan aman juga menjadi fokus utama. Data tunggal ini akan digunakan sebagai sumber utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2025
CONCERNING
NATIONAL SOCIAL AND ECONOMIC SINGLE DATA

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

In order to support the integration of national development programs and synergy between ministries, institutions, and local governments that require the management of accurate and integrated national social and economic single data to achieve measurable and sustainable development goals as the basis for effective development policies, planning, and evaluation, hereby instructs:

To :

Coordinating Minister for Human Development and Culture;
Coordinating Minister for Economic Affairs;
Minister of Social Affairs;
Minister of Home Affairs;
Minister of Energy and Mineral Resources;
Minister of Villages, Development of Disadvantaged Regions;
Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency;
Ministe

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d113dcf9-cbaf-49c7-9a85-6b4f9081b588","actionData","errors"]