[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0f8a472-882d-45fe-9919-f8f73a40e0da","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 6 Tahun 2015","number","6","year","2015","published_date","2015-05-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamongan","place_of_enactment","Lamongan","theme","Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelatihan Kerja
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah No 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja sesuai dengan harkat dan martabat kernanusiaannya, hal ini sejalan dengan falsafah hidup bangsa dan negara;\r\nb. bahwa dalarn rangka menciptakan tenaga kerja yang mampu berdaya saing pada era liberalisasi, maka peningkatan kemampuan dan kompetensi setiap tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja menjadi sangat penting;\r\nc. bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalarn Pasal 28D ayat (2) UUD 1945;\r\nd, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka untuk memberikan kepastian bagi lembaga pelaksana perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ten tang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.\r\n \n Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);\r\nPeraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3\r\nTahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10).\r\n \n Peraturan ini berisi tentang;\r\n1. ketentuan Umum;\r\n2. Maksud dan Tujuan pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;\r\n3. Prinsip Dasar Pelatihan Kerja dan Produktivitas;\r\n4. Kelembagaan Pelatihan;\r\n5. Penyelenggaraan Pelatihan;\r\n6. Pelayanan Produktivitas;\r\n7. Sertifikasi;\r\n8. Pendanaan;\r\n9. Kerja Sama;\r\n10. Sistem Informasi Pelatihan Kerja;\r\n11. Pembinaan dan Pengawasan;\r\n12. Sanksi Adminstratif;\r\n13. Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dalam era liberalisasi, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kapasitas lembaga pelatihan, mengintegrasikan program pelatihan, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengintegrasikan data informasi tenaga kerja.

Ketentuan substansial mencakup prinsip dasar pelatihan kerja yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan SDM, berbasis kompetensi, tanggung jawab bersama, bagian dari pengembangan profesionalisme, dan diselenggarakan secara berkeadilan. Juga diatur mengenai kelembagaan pelatihan, yang terdiri dari LPK swasta (wajib memiliki izin Bupati) dan LPK Pemerintah/perusahaan (wajib memiliki tanda daftar dari Bupati). Pengelolaan LPK harus berpedoman pada sistem manajemen mutu kelembagaan.

Penyelenggaraan pelatihan kerja meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan. Analisis kebutuhan pelatihan kerja meliputi analisis informasi pasar kerja daerah, analisis jabatan, analisis kompetensi, dan analisis LPK dan produktivitas. Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Daerah wajib memiliki tenaga fungsional instruktur dan tenaga kepelatihan yang kompeten. LPK swasta atau unit pelatihan perusahaan juga wajib memiliki instruktur dan tenaga pelatihan kerja yang kompeten serta didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Pelayanan produktivitas dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat, meliputi penyadaran, peningkatan, dan pemeliharaan produktivitas. Untuk mendukung pelayanan ini, dibentuk Forum Komunikasi Peningkatan Produktivitas Daerah (FKPPD). Peserta pelatihan yang lulus berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi kerja. Pendanaan pelatihan kerja bersumber dari APBN, APBD, dan sumber dana lain yang sah. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pelatihan berbasis kompetensi harus didukung oleh semua pihak, dan lembaga pelatihan kerja dapat melakukan kerja sama. Sistem informasi pelatihan kerja dikembangkan secara terpadu dan berkelanjutan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Perusahaan dan lembaga pelatihan swasta yang melanggar Pasal 5 ayat (2) dan (3) serta Pasal 18 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF LAMONGAN
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LAMONGAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2015
CONCERNING
JOB TRAINING AND LABOR PRODUCTIVITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAMONGAN,

\n\n \n \n

Considering :

that increasing the competence and competitiveness of the labor will be able to improve the welfare and justice for workers in accordance with the dignity of humanity, this is in line with the philosophy of the nation and state;
that in order to create a labor that is able to compete in the era of liberalization, the improvement of the ability and competence of each labor in accordance with the needs of the labor market is very important;
that every citizen has the right to work and a decent living as mandated in Article 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, then to provide

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0f8a472-882d-45fe-9919-f8f73a40e0da","actionData","errors"]