[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0f52d07-62e7-44f8-bbbf-b1bd625fbc18","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-03-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Flores Timur","place_of_enactment","Larantuka","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-ADMINISTRASI-KEPENDUDUKAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kepedudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentnag Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kepedudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daearah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraaan Administrasi Kependudukan \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores TImur Nomor 13 Tahun 2015 \n Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020. \n Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diubah \n 10 halaman; 3 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0049), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0120).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diterbitkan untuk menyesuaikan peraturan daerah dengan perubahan regulasi di tingkat pusat, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.\n\nPerubahan ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, penataan administrasi kependudukan ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi informatika untuk membangun database kependudukan yang valid dan menghasilkan profil kependudukan daerah. Kedua, kebijakan terkait sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dievaluasi untuk pemenuhan hak kepemilikan dokumen kependudukan. Ketiga, identitas kependudukan diperluas dengan memberikan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada anak berusia kurang dari 17 tahun yang belum menikah, sebagai identitas diri untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak. Keempat, pemanfaatan data kependudukan diperluas untuk perencanaan pembangunan daerah, pembangunan politik, dan pelaksanaan demokrasi, dengan memberikan hak akses kepada lembaga pengguna.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:\n a. Pemerintah Daerah wajib memberikan NIK kepada setiap Penduduk;\n b. semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri;\n c. KTP-el yang sudah diterbitkan berlaku seumur hidup;\n d. semua singkatan \"KTP\" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimaknai sebagai KTP-el; dan\n e. semua pelayanan dokumen kependudukan meliputi pelaporan, verifikasi, validasi, perekaman data dan pencatatan dan/atau penerbitan dokumen menggunakan SIAK dan sistem pendukung layanan SIAK melalui Pelayanan Adminduk Daring.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF EAST FLORES
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF FLORES TIMUR REGENCY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF FLORES TIMUR REGENCY
NUMBER 4 OF 2010 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF
POPULATION ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST FLORES,

Considering:

that in connection with the enactment of Government Regulation Number 40 of 2019 concerning the Implementation of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as amended by Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration and Presidential Regulation Number 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, the Regional Regulation of Flores Timur Regency Number 4 of 2010 concerning the Implementation of Population Administration as amended by the Regional Regulation of Flores

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0f52d07-62e7-44f8-bbbf-b1bd625fbc18","actionData","errors"]