[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0ed8d27-9258-4636-ade8-9261e8d73d5c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-03-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Provinsi Sulawesi Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Provinsi - Sulawesi Selatan
2022
Undang-undang (UU) NO. 4, LN.2022/No.64, TLN No.6775, jdih.setkab.go.id : 6 hlm.
Undang-undang (UU) TENTANG Provinsi Sulawesi Selatan
ABSTRAK:	\n \n UU Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n UU ini memuat mengenai penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ada sebelumnya. Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 21 kabupaten dan 3 kota dengan ibu kota provinsi berada di Kota Makassar. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022. \n UU ini mencabut UU Nomor 13 Tahun 1964, Perpu Nomor 2 Tahun 1964, dan Perpu Nomor 47 Tahun 1960. \n Tanggal 23 September 1964 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan. \n Penjelasan: 2 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687).","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini dibentuk untuk menegaskan kembali kedudukan Provinsi Sulawesi Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif guna mencapai kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota, dengan ibu kota berkedudukan di Kota Makassar. Undang-undang ini menetapkan tanggal pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan adalah 23 September 1964.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakter kewilayahan dengan tiga ciri geografis utama: kawasan dataran rendah, kawasan dataran tinggi, dan kawasan kepulauan dan maritim. Selain itu, memiliki karakter suku bangsa dan kultural yang religius serta menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92,98,102],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERPU No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-TenggaraKetentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Selatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53754/perpu-no-2-tahun-1964","1b55a35d-799f-4075-9a4f-5c4510d95f74",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"UU No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara -tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-UndangKetentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Selatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/50314/uu-no-13-tahun-1964","9deface8-3cc9-44c8-af93-146e0978c9ee",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PERPU No. 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-TengahKetentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sulawesi Selatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53591/perpu-no-47-tahun-1960","3b97f4b2-4be5-4d04-af93-a5a3e66e6dd4","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2022
on
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that a province is one of the regions within the Unitary State of the Republic of Indonesia which was formed to improve the implementation of effective governance and development in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that the development of The Province of South Sulawesi is carried out in a sustainable manner in a single regional unit to achieve the welfare of the people of The Province of South Sulawesi;
that Law Number 13 of 1964 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 1964 on the Establishment of Level I Region of Central Sulawesi and Level I Region of Southeast Sulawesi by amending Law Number 47

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0ed8d27-9258-4636-ade8-9261e8d73d5c","actionData","errors"]