[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0de1ca3-f747-44c2-bc3b-11f73f87e491","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023-2025","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-04-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Minahasa","place_of_enactment","Tondano","theme","Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023-2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pariwisata dan Kebudayaan - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD Kabupaten Minahasa Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023-2025
ABSTRAK:	\n \n a. materi muatan Ranperda disusun mengacu pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023-2025; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023-2025. \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 50 Tahun 2011; PERMENPAR No. 10 Tahun 2016. \n Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023-2025 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2024. \n 41 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPDA) Kabupaten Minahasa untuk periode 2023-2025. RIPPDA ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan kepariwisataan daerah agar berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan alam dan budaya, serta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Latar Belakang dan Tujuan:\nDasar hukum penyusunan peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tujuan dari RIPPDA adalah untuk mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab.

Ketentuan Substansial:

Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan.
Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan mencakup perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata (DPD, KPPD, KSPD), pembangunan daya tarik wisata (alam, budaya, buatan manusia), pembangunan aksesibilitas pariwisata, pembangunan prasarana dan fasilitas, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan investasi.
Pemasaran pariwisata daerah diarahkan pada pengembangan pasar wisatawan, citra pariwisata, kemitraan pemasaran, dan promosi pariwisata.
Industri pariwisata daerah difokuskan pada penguatan struktur industri, peningkatan daya saing produk, pengembangan kemitraan usaha, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Kelembagaan kepariwisataan daerah meliputi penguatan organisasi kepariwisataan, pembangunan SDM pariwisata, dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

\n","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MINAHASA
PROVINCE OF NORTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF MINAHASA REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
ABOUT
MASTER PLAN FOR TOURISM DEVELOPMENT OF THE REGION
YEAR 2023-2025

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MINAHASA,

\n\n \n \n

Considering:

the content of the Draft Regional Regulation is prepared with reference to Article 9 paragraph (3) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Minahasa Regency concerning the Master Plan for Tourism Development of the Region for 2023-2025;
that in order to implement the provisions of Article 9 paragraph (3) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Minahasa

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0de1ca3-f747-44c2-bc3b-11f73f87e491","actionData","errors"]