[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0c91910-f490-48d5-ba24-1a0fc008da6f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan Penyebarluasan Dan Penggunaan Produk Pornografi","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-01-30","effective_date","2014-02-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan Penyebarluasan Dan Penggunaan Produk Pornografi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 5, LN. 2014 No. 17, TLN No. 5501, LL SETNEG : 17 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan Penyebarluasan Dan Penggunaan Produk Pornografi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengecualian pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta yang harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus. Pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi untuk tujuan pendidikan harus dilakukan oleh individu dalam lembaga pendidikan dan memerlukan izin dari menteri terkait. Demikian pula, untuk tujuan pelayanan kesehatan, produk pornografi harus dibuat dan disebarluaskan oleh tenaga kesehatan atau institusi kesehatan dengan izin yang sesuai. Penggunaan media teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan ini juga diatur dengan ketat, termasuk mekanisme verifikasi usia dan pengamanan data. Pengawasan dilakukan oleh menteri terkait, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, lembaga pendidikan, orang perseorangan yang tergabung dalam lembaga pendidikan, Tenaga Kesehatan, institusi kesehatan, dan setiap orang yang telah mendapatkan izin dari menteri terkait sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini tetap dapat melakukan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pencabutan izin, dan/atau penarikan serta pemusnahan produk pornografi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2014
TENTANG
TERMS AND PROCEDURES FOR LICENSING THE PRODUCTION, DISSEMINATION,
AND USE OF PORNOGRAPHY PRODUCTS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :	\n \n Considering / Whereas to implement the provisions of Article 14 of the Law Number 44 of 2008 on Pornography, it is necessary to stipulate a Government Regulation on the Requirements and Procedures for Licensing the Production, Dissemination, and Use of Pornography Products; \n \n
Mengingat :	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of THE STATE REPUBLIC OF INDONESIA; \n Law Number 44 of 2008 on Pornography (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2008 Number 181, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4928); \n \n

HAS DECIDED:

\n\n \n \n

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0c91910-f490-48d5-ba24-1a0fc008da6f","actionData","errors"]