[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0b6d33f-9ff5-4140-9ed4-d352c8ff42f5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI \r\nTAHUN ANGGARAN 2022","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kerinci","place_of_enactment","Siulak","theme","ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI \r\nTAHUN ANGGARAN 2022","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021 NOMOR : 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI \r\nTAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayait (5) \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah \r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang \r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Aita.s \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran. Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5589), perlu menetapkan \r\nPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja \r\nDaerah Kabupaten Kerinci tahun Anggaran 2022; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang \r\nPenetapan Un.dang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun \r\n1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nornor 12 \r\nTahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra \r\nTingkat II dala:m Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I \r\nSumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor :108, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n1643);Undang-Undan.g Nomor 17 Tahun 2003 tentang \r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4286); \r\n3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem \r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); \r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak \r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran \r\nNegara republik Indonesia Nomor 5049); \r\n5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang \r\nPembentukan. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8:2, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang \r\nnoomor 15 tah.un 2019 tentang perubahan atas Undang\u0002Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan \r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398), \r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana \r\ntelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang\u0002Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua \r\natas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perieta.pan \r\nPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 \r\nTahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan \r\nStabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Panderni \r\nCorona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau dalam \r\nRangka Menghadapi Ancaman yang Membahaya.kan \r\nPerekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sisitem \r\nKeuangan Menjadi Undang-undang, (Lembaran. Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); \r\n8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta \r\nKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 \r\nNomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5657); \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang \r\nKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Ke:pala \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 \r\nNomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4028); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah \r\nRepublik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang \r\nPerubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 \r\ntentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor \r\n171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5340); \r\n11. Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang \r\nDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2005 INomor 137, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4575); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang \r\nBantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah \r\nNomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang \r\nBantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 1, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n6177); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang \r\nStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang \r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 \r\nNomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia nomor 6041); \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak \r\nKeuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan \r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6057); \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); \r\n17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 201.2 \r\nTentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah \r\nDaerah (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2012 \r\nNomor 754); \r\n18. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 80 Tahun 201.5 \r\ntentang pembentukan Produk Hukum Daerah \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan \r\natas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun \r\n2015 tentang pembentukan Produk Hukum; \r\n19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahu:n 201.7 \r\ntentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah \r\nserta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana \r\nOperaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 \r\nNomor 1067); \r\n20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 \r\ntentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam \r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib \r\nAdministrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan \r\nPertanggungjawaban. Penggunaan Bantuan Keuangan \r\nPartai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 \r\ntentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam \r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib \r\nAdministrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan \r\nPeranggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan \r\nPartai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2020 Nomor 1777); \r\n21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 \r\ntentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nome nklatur \r\nPerencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); \r\n22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 \r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor \r\n1781); \r\n23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 \r\ntentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah \r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, \r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan \r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan \r\nPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Ke:pala \r\nDaerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran \r\nPendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 431); \r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 \r\ntentang Pedorrian Penyusunan Anggaran Pendapatan dan \r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); \r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun \r\n2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah \r\nKabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci \r\nTahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah \r\nKabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diuibah \r\ndengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang \r\nPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor :15 \r\nTahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan \r\nDaerah Kabupaten Kerinci (Lembaran. Daerah Kabupaten \r\nKerinci Tahun 2013 Nomor 3) \r\n26. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun \r\n2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat \r\nDaerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nKerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah \r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan. Daerah \r\nKabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang \r\nPerubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten \r\nKerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentulcan dan \r\nSusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nKerinci Tahun 2020, Nomor 1) \n PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN \r\nDAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHIJN \r\nANGGARAN 2022. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021. \n 9 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci dan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 1.101.031.398.381,00, belanja daerah sebesar Rp. 1.116.572.167.204,00, yang mengakibatkan defisit sebesar Rp. (15.540.768.823,00), dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah.

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, jaringan dan irigasi, serta aset tetap lainnya. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal daerah.

Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang akan dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022.

","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KERINCI
THE PROVINCE OF JAMBI
REGIONAL REGULATION OF KERINCI REGENCY
NUMBER 4 OF 2021
on
THE BUDGET OF REVENUE AND EXPENDITURE OF KERINCI REGENCY
FISCAL YEAR 2022

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KERINCI,

Menimbang :

Considering / Whereas to implement the provisions of Article 315 paragraph (5) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 246, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5589), it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Budget of Revenue and Expenditure of Kerinci Regency for the 2022 Fiscal Year;

Mengingat :

Arti

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0b6d33f-9ff5-4140-9ed4-d352c8ff42f5","actionData","errors"]