[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d0a41589-25a3-41b0-af70-2e1e85484c90","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2013 tentang PERLINDUNGAN BUAH LOKAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2013","number","3","year","2013","published_date","2013-04-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bali","place_of_enactment","Bali","theme","PERLINDUNGAN BUAH LOKAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PERLINDUNGAN-BUAH-LOKAL
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN BUAH LOKAL
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa komoditas buah lokal merupakan sumber daya\r\nproduktif unggulan daerah, sumber pangan bergizi, bahan\r\nkesehatan nabati, komoditas perdagangan, dan sumber\r\npendapatan masyarakat petani yang perlu dipelihara dan\r\ndikembangkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan\r\nmasyarakat; \r\nb. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah mewajibkan Pemerintah Provinsi\r\nuntuk mengembangkan sumber daya produktif daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Perlindungan Buah Lokal; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\nUndang-Undang Nomor 64 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1992\r\nUndang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2010\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2012\r\n\r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II RUANG LINGKUP\r\nBAB III PERENCANAAN\r\nPasal 60 Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\nPasal 73 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 31 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Buah Lokal bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan pelaku usaha buah lokal secara berkelanjutan, meningkatkan perekonomian daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini mencakup perencanaan, arahan kawasan, usaha dan produk, informasi, penelitian dan pengembangan, pemberdayaan, pembiayaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat.\n\nPerencanaan perlindungan buah lokal meliputi sumber daya manusia (petani, pelaku usaha budidaya, pelaku usaha produk olahan, dan penyuluh), sumber daya alam (lahan budidaya, sumber daya air, dan sumber daya genetik), dan sumber daya buatan (prasarana dan sarana buah lokal). Pemerintah Provinsi Bali bertanggung jawab untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia, menyediakan penyuluh, melindungi sumber daya alam, dan menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung usaha buah lokal.\n\nArahan kawasan mencakup penetapan kawasan buah lokal dan kawasan agrowisata. Pemerintah Provinsi Bali berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menjamin keamanan kawasan buah lokal dari alih fungsi lahan dan memfasilitasi pengembangan kawasan agrowisata yang berintegrasi dengan kegiatan lain.\n\nUsaha buah lokal mencakup perbenihan, budidaya, panen dan pasca panen, pengolahan, pemasaran, penelitian, dan agrowisata. Setiap pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran usaha buah lokal. Pemerintah Provinsi Bali memfasilitasi kegiatan pemasaran produk buah lokal dan usaha distribusi produk buah lokal.\n\nPeraturan ini juga mengatur sistem informasi buah lokal, penelitian dan pengembangan, pemberdayaan usaha buah lokal melalui kemitraan dan pembentukan lembaga pengembangan buah lokal, serta pembiayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah.","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 56 huruf d dan huruf e, dan Pasal 63 ayat (3) dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penarikan produk dari peredaran, pencabutan izin, dan/atau penutupan usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF BALI
REGIONAL REGULATION OF BALI PROVINCE
NUMBER 3 OF 2013
CONCERNING
PROTECTION OF LOCAL FRUITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BALI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that local fruit commodities are superior regional productive resources, nutritious food sources, botanical health ingredients, trade commodities, and sources of income for farming communities that need to be maintained and developed in order to improve the welfare of the community;
that Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government requires the Provincial Government to develop productive resources of the region;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation on the Protection of Local Fruits;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d0a41589-25a3-41b0-af70-2e1e85484c90","actionData","errors"]