[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d07ea95d-d9d2-4ac0-b30c-e3de6c01f1a6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2009","number","4","year","2009","published_date","2009-01-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Lembaga Kemasyarakatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA-KEMASYARAKATAN-DESA
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2009/NO.4.SERI.D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Desa yang efektif dan efisien dalam pemberdayaan masyarakat desa dipandang perlu membentuk lembaga kemasyarakatan; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembentukan LKD; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; Tim Penggerak PKK Desa; Rukun Tetangga (RT); Karang Taruna; Keudukan, Tugas, Fungsi, Hak, Kewajiban LKD; Kepengurusan, Hubungan Kerja, Sumber Dana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2009. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. \n Jumlah Halaman: 10 hlm. Lampiran: 3 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2001 Seri D Nomor 43).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kabupaten Bantul. LKD dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien dalam pemberdayaan masyarakat. Pembentukan LKD didasarkan pada kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan LKD bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan melaksanakan pembangunan desa guna mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri. Kegiatan LKD ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran serta dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan lain sesuai kebutuhan.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan dan Jenis LKD: LKD dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah. Jenis-jenis LKD meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK Desa (TP PKK Desa), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
LPMD: LPMD membantu Pemerintah Desa dalam menyusun rencana pembangunan, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif. Pengurus LPMD dipilih melalui musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
TP PKK Desa: TP PKK Desa membantu Pemerintah Desa dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Keanggotaan dan kepengurusan TP PKK Desa diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
RT: RT membantu Pemerintah Desa dalam pelayanan masyarakat dan memelihara kerukunan bertetangga. Pengurus RT dipilih melalui musyawarah warga setempat dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
Karang Taruna: Karang Taruna membantu Pemerintah Desa dalam menggerakkan dan mengembangkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Kepengurusan Karang Taruna diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi LKD: LKD berkedudukan di desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Tugas LKD meliputi penyusunan rencana pembangunan partisipatif, pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan partisipasi masyarakat. Fungsi LKD mencakup penampungan aspirasi masyarakat, peningkatan pelayanan pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat.
Kepengurusan dan Hubungan Kerja: Pengurus LKD harus memenuhi persyaratan tertentu dan dipilih secara musyawarah. Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
Sumber Dana: Dana kegiatan LKD bersumber dari swadaya masyarakat, APB Desa, APBD Kabupaten/Provinsi, bantuan pemerintah, dan sumber lain yang sah.
Pembinaan: Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi LKD melalui pemberian pedoman teknis, bantuan pembiayaan, bimbingan, dan pelatihan.

","transitional_provisions","1. Lembaga-lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 04 YEAR 2009
on
VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that to support the implementation of effective and efficient Village Government in empowering village communities, it is deemed necessary to form community institutions;
that based on the considerations as intended in letter a and as a follow-up to the provisions of Article 97 of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Village Community Institutions;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 15 of 1950 on the Formation of Regency Regions within the Special Region of Yogyakarta (State Gazette of the Republic of Indonesia dated August 8, 1950);
Law Number 10 of 2004 on the Formation of Laws

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d07ea95d-d9d2-4ac0-b30c-e3de6c01f1a6","actionData","errors"]