[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d06de531-9d05-4881-96a3-73fd13c41cc3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2022","number","132","year","2022","published_date","2022-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b5fcf027-eae8-4630-8e24-cbea46a01cb4","Pemerintahan Berbasis Elektronik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rsitektur - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Nasional - spbe
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 132, LN.2022/No.233, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 74 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Perpres Nomor 95 Tahun 2018; dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019. \n Perpres ini mengatur mengenai arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional yang didalamnya memuat: 1) arah kebijakan dan strategi; 2) kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional; 3) Referensi Arsitektur SPBE Nasional; 4) Domain Arsitektur SPBE Nasional; dan 5) inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022. \n Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. \n Lampiran file: 91 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 5; Lampiran hlm 6 sd 91). \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini menetapkan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, serta keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi operasional layanan pemerintah secara nasional guna mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, efektif, dan efisien.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban bagi Pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah untuk menyusun dan menetapkan Arsitektur SPBE di instansi masing-masing dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur SPBE Nasional sendiri memuat arah kebijakan, strategi, kerangka kerja, referensi arsitektur, domain arsitektur, dan inisiatif strategis. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE di tingkat pusat maupun daerah wajib didasarkan pada arsitektur yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan prinsip berbagi pakai (shared services) untuk menghindari duplikasi anggaran dan meningkatkan interoperabilitas antar instansi.

Selain itu, peraturan ini mengatur pembentukan tim koordinasi SPBE di tingkat nasional, instansi pusat, dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara. Terdapat pula kewajiban untuk melakukan pembangunan pusat data nasional, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan pemerintah. Seluruh proses bisnis, data, dan layanan harus diklasifikasikan ke dalam struktur referensi arsitektur yang telah ditentukan untuk memastikan keselarasan nasional, serta wajib memenuhi standar keamanan siber yang ditetapkan oleh lembaga berwenang.

","transitional_provisions","1. Pimpinan Instansi Pusat wajib menetapkan Arsitektur SPBE Instansi Pusat paling lambat tahun 2022.\n2. Kepala daerah wajib menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah paling lambat tahun 2023.\n3. Pembangunan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan.\n4. Pengembangan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selesai dibangun.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 132 OF 2022
CONCERNING
NATIONAL ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEM ARCHITECTURE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 9 paragraph (4) and Article 74 of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government System, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the National Electronic-Based Government System Architecture;
In view of:	Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 182); Presidential Regulation Number 39 of 2019 concerning One Data Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 112);

DECIDES:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d06de531-9d05-4881-96a3-73fd13c41cc3","actionData","errors"]