[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d06ae8c4-f0bd-4d71-9769-8f0ccb061c8b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-03-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Pemberdayaan Masyarakat dan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2018/No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa kemandirian masyarakat dan desa merupakan indikator keberhasilan pembangunan masyarakat dan desa yang dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dan desa. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan RI, masyarakat dan desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan dengan mendasarkan pada nilai kejujuran, kemandirian, kerja keras, partisipasi, keswadayaan, kearifan lokal, pelestarian lingkungan dan kemaslahatan bagi rakyat banyak serta dilaksanakan dengan mendayagunakan segenap potensi lokal. Bahwa pemberdayaan masyarakat dan desa diselenggarakan dalam rangka mewujudkan masyarakat dan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat dan desa yang adil, makmur dan sejahtera. Bahwa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan desa. \n Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah:\r\nPasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945. UU No.10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tekah diubah bebreapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2017 tentnag Pembinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perda Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Perda Provinsi Jawa Tengah No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perda Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu. \r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nKetentuan Umum, Asas, Tujuan Dan Sasaran, Ruang Lingkup, Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Perencanaan Dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat, Pengembangan Kapasitas Kelompok Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Desa, Peningkatan Prasarana Dan Sarana, Pemberdayaan Seni Dan Budaya, Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pendampingan, Sistem Informasi Desa, Pemberian Penghargaan, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaporan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2018. \n 34 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat dan desa yang berdaya dan mandiri. Tujuan ini dicapai melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang terkoordinasi.

\r\n

Latar Belakang dan Tujuan:

\r\n

Peraturan ini dibuat dengan latar belakang bahwa kemandirian masyarakat dan desa adalah indikator keberhasilan pembangunan. Tujuannya adalah untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat dan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan desa, fasilitasi kerjasama antar desa, serta pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menetapkan kebijakan, menyusun program perencanaan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan, dan menyiapkan sumber daya manusia untuk pendampingan desa.

\r\n

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui pendekatan wilayah (perkotaan, perdesaan, pesisir, daerah tertinggal, perbatasan). Kebijakan pemberdayaan masyarakat meliputi partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, pengembangan program berkelanjutan, penyusunan perencanaan yang berpihak pada kelompok marginal, pengembangan transparansi, dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan desa.

\r\n

Pemberdayaan desa dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas Pemerintahan Desa, pengembangan BUMDesa, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, dan perubahan status desa. Pemerintah Daerah juga memfasilitasi kerjasama antar desa.

\r\n

Peran serta masyarakat dan pembiayaan dari berbagai sumber (APBN, APBD, swadaya) juga diatur dalam peraturan ini.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, produk hukum Daerah yang mengatur mengenai pemberdayaan masyarakat dan desa tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE

NUMBER 4 OF 2018

CONCERNING

COMMUNITY AND VILLAGE EMPOWERMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that community and village independence is an indicator of the success of community and village development carried out through community and village empowerment;
that in the course of the constitutional system of the Republic of Indonesia, communities and villages have developed in various forms so that it is necessary to protect and empower communities and villages;
that community and village empowerment is organized based on the values of honesty, independence, hard work, participation, self-help, local wisdom, environmental preservation and benefits for the people and is carried out by utilizing all local potentials;
that community and village empowerment is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d06ae8c4-f0bd-4d71-9769-8f0ccb061c8b","actionData","errors"]